Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi puncak kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia akan terjadi pada awal hingga pertengahan Februari 2022. Lonjakan itu juga disumbang oleh gelombang sebaran kasus varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron di Indonesia.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mencatat sejauh ini kasus varian Omicron di Indonesia telah mencapai 414 kasus. Kendati mayoritas imported case atau berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, namun 50 kasus di antaranya merupakan kasus transmisi lokal.
"Puncak kasus sekitar minggu pertama atau kedua Februari 2022," kata Nadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/1).
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes itu juga menyebut, rata-rata temuan gejala warga yang terinfeksi Omicron di Indonesia cenderung tidak bergejala atau OTG dan bergejala ringan seperti batuk, flu, dan demam.
Selain itu, mayoritas dari mereka juga telah menerima vaksinasi Covid-19 dua dosis. Untuk itu, Nadia meminta masyarakat tidak bepergian ke luar negeri apabila tidak ada urusan penting.
"Sebagian besar kasus Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Karena itu masyarakat diharapkan menunda dahulu jika ingin pergi ke luar negeri," ujarnya.
GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI
Klaim Puncak Hanya Riak dan Masih Terkendali
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Alexander K. Ginting menilai kenaikan kasus harian virus corona di Indonesia memang kan mengalami lonjakan imbas libur Natal dan Tahun baru 2022 (Nataru).
Belum lagi ditambah karakteristik varian Omicron yang lebih cepat menular. Namun Alex memastikan lonjakan Covid-19 kali ini masih terkendali dengan kesiapan pemerintah pusat dan daerah yang lebih matang, belajar dari gelombang kedua Covid-19 akibat varian Delta pada Juli 2021 lalu.
"Gelombangnya nanti akan berubah jadi riak-riak yang mengalun-ngalun saja, terjadi setelah 4-6 minggu pascaliburan," kata Alex saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (11/1).
Alex lantas meminta pemerintah daerah sigap melakukan micro lockdown apabila ditemukan klaster transmisi komunitas di lingkungannya, terutama akibat sebaran varian Omicron.
Ia menambahkan, konsep micro lockdown sejatinya mirip dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Sehingga aturannya juga akan merujuk pada regulasi PPKM Mikro Februari 2021 lalu.
"Tujuannya tentu untuk memisahkan mereka yang sakit, yang kontak erat, dan yang sehat di tingkat RT/RW," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi lonjakan Covid-19 kali ini.
Kesiapan itu meliputi siaga fasilitas kesehatan, alat kesehatan, obat, hingga sumber daya manusia tenaga kesehatan.
"Intinya, kasus Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Kalau rekomendasi WHO, kasus Covid-19 dikatakan terkendali jika kasus hariannya kurang dari 10 orang per 1 juta penduduk. Untuk Indonesia, dikatakan terkendali jika di bawah 2.700 kasus harian," kata Sonny.
"Dan pemerintah sudah siapkan skenario jika di atas 500, di atas 1000 dan di atas 2700 kasus per hari," imbuhnya.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-pada-februari
Klaim Puncak Hanya Riak dan Masih Terkendali
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Alexander K. Ginting menilai kenaikan kasus harian virus corona di Indonesia memang kan mengalami lonjakan imbas libur Natal dan Tahun baru 2022 (Nataru).
Belum lagi ditambah karakteristik varian Omicron yang lebih cepat menular. Namun Alex memastikan lonjakan Covid-19 kali ini masih terkendali dengan kesiapan pemerintah pusat dan daerah yang lebih matang, belajar dari gelombang kedua Covid-19 akibat varian Delta pada Juli 2021 lalu.
"Gelombangnya nanti akan berubah jadi riak-riak yang mengalun-ngalun saja, terjadi setelah 4-6 minggu pascaliburan," kata Alex saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (11/1).
Alex lantas meminta pemerintah daerah sigap melakukan micro lockdown apabila ditemukan klaster transmisi komunitas di lingkungannya, terutama akibat sebaran varian Omicron.
Ia menambahkan, konsep micro lockdown sejatinya mirip dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Sehingga aturannya juga akan merujuk pada regulasi PPKM Mikro Februari 2021 lalu.
"Tujuannya tentu untuk memisahkan mereka yang sakit, yang kontak erat, dan yang sehat di tingkat RT/RW," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi lonjakan Covid-19 kali ini.
Kesiapan itu meliputi siaga fasilitas kesehatan, alat kesehatan, obat, hingga sumber daya manusia tenaga kesehatan.
"Intinya, kasus Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Kalau rekomendasi WHO, kasus Covid-19 dikatakan terkendali jika kasus hariannya kurang dari 10 orang per 1 juta penduduk. Untuk Indonesia, dikatakan terkendali jika di bawah 2.700 kasus harian," kata Sonny.
"Dan pemerintah sudah siapkan skenario jika di atas 500, di atas 1000 dan di atas 2700 kasus per hari," imbuhnya.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-pada-februari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar