Minggu, 28 November 2021

Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II

 Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II


29 September 2021, Partai Liberal Demokrat Jepang atau LDP memilih Kishida Fumio sebagai presidennya yang baru. Secara otomatis, Kishida juga menjadi perdana menteri ke-100 Negeri Matahari Terbit karena LDP memegang mayoritas di House of Representatives atau DPR Jepang Dalam sejarahnya, hanya 2 orang pemimpin partai ini saja yang tidak pernah menjadi perdana menteri Jepang. Dominasi LDP ini dalam lanskap perpolitikan Jepang dimulai bahkan sejak berdirinya partai ini pada 1955. Bagaimanakah kisahnya?

Klik gambar untuk menuju sumber gambar

Latar Belakang
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Pemimpin Partai Liberal, Yoshida Shigeru, dan pemimpin Partai Demokrat, Hatoyama Ichiro.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, ditegaskan lewat penandatanganan instrumen penyerahan tanpa syarat di atas geladak USS Missouri di Teluk Tokyo pada Minggu, 2 September 1945, membuat Jepang diduduki oleh Sekutu. Ini adalah kali pertama dan satu-satunya pendudukan asing dalam sejarah negeri itu.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Meskipun sama-sama kalah dan hancur, Jepang diperlakukan berbeda dari Jerman. Reich Ketiga dan Jerman sebagai negara tidak lagi ada setelah penyerahan tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Bekas wilayahnya diduduki oleh empat kekuatan utama Sekutu : Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Prancis. Berlin pun juga dibagi empat. Empat tahun kemudian, sebagai dampak eskalasi Perang Dingin, negara Jerman dibentuk kembali namun menjadi dua : Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman.

Berbeda dengan Jerman, pendudukan atas Jepang dilakukan oleh AS sendirian, dengan nama Supreme Commander for the Allied Powers. Kekaisaran Jepang, eksis sejak Restorasi Meiji pada 1868, tidak langsung dibubarkan oleh otoritas pendudukan yang dipimpin Douglas MacArthur. MacArthur juga mencegah upaya mengadili Kaisar Hirohito atas kejahatan perang Jepang. Namun, para petinggi militer seperti Tojo Hideki akan diadili dan dihukum beragam. Pemerintahan sipil Jepang tetap ada namun harus bekerjasama dengan ototitas pendudukan.

Partai politik, yang ditekan di masa dominasi militer, berkembang lagi. Partai berhaluan kiri naik daun. Namun, Partai Liberal pimpin Hatoyama Ichiro yang berhaluan kananlah yang memenangi pemilihan umum pertama setelah perang pada 10 April 1946. Kemudian, SCAP melakukan pembersihan terhadap partai politik dari sisa-sisa pendukung militerisme Jepang. Karena partai kiri dilarang selama masa kekuasan militer, anggota mereka cenderung aman dari pembersihan. Partai berhaluan kanan menderita lebih banyak korban dari pembersihan ini. Hasilnya, Partai Sosialis menang pemilu 25 April 1947. Katayama Tetsu pun menjadi PM berhaluan kiri pertama dengan memimpin pemerintahan koalisi antara Partai Sosialis, Partai Demokrat, dan Partai Kerjasama Nasional.

Delapan hari kemudian, 3 Mei 1947, Kekaisaran Jepang resmi bubar dengan berlakunya Konstitusi 1947 menggantikan Konstitusi Meiji. Negara Jepang yang kita kenal sekarang resmi berdiri.

Mulai tahun 1947, dikarenakan dimulainya Perang Dingin, AS mengubah kebijakannya terhadap Jepang. Demokratisasi dan pembersihan sisa-sisa rezim lama dikesampingkan. Pembangunan ekonomi dan anti-komunisme diutamakan. Sebagai dampaknya, sebagian bekas pimpinan pemerintah Jepang sebelum 1945 yang ditangkap dibebaskan kembali. Seperti Kishi Nobusuke. Kakek Abe Shinzo ini mulanya ditahan di Penjara Sugamo dengan dugaan menjadi Penjahat Perang Kelas A karena perannya dalam eksploitasi ekonomi dan penggunaan buruh paksa dari Tiongkok saat menjabat di Manchukuo pada 1936-1940 dan karena ia juga menjabat di kabinet Tojo. Namun, ia akhirnya dibebaskan pada 1948 tanpa diadili dengan pertimbangan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk memimpin Jepang yang baru. Jepang yang menjadi bagian dari strategi membendung ekspansi komunisme di Asia.

Pada 10 Maret 1948, PM Katayama mengundurkan diri dan digantikan oleh Ashida Hitoshi dari Partai Demokrat. Hanya 7 bulan kemudian, 15 Oktober 1948, ia digantikan Yoshida Shigeru dari Partai Liberal. Yoshida adalah figur penting dalam perpolitikan Jepang era 1940-an dan 1950-an.

Pada 8 September 1951, Yoshida menandatangi Perjanjian San Fransisco untuk menandai perdamaian Jepang dengan 47 negara Sekutu. Perjanjian ini mengakhiri pendudukan AS pada 28 April 1952 dan mengatur pembayaran pampasan perang oleh Jepang. Yoshida juga menandatangi Perjanjian Keamanan AS-Jepang pada hari yang sama.

Hanya 3 hari setelah kembali berdaulatnya Jepang, 1 Mei 1952, terjadi demonstrasi besar-besar menentang Perjanjian Keamanan AS-Jepang. Pasalnya, perjanjian ini mempertahankan kehadiran pasukan AS di Jepang (masih ada 260.000 tentara AS di 2.824 fasilitas militer seantero Jepang pada 28 April 1952) dan dianggap membuat Jepang menjadi "negara boneka" AS. 2 mahasiswa tewas dan 22 mahasiswa terluka tembak. Sekiranya 2.000 polisi dan pemrotes terluka.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Yoshida membentuk doktrin yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan menyerahkan urusan keamanan Jepang dari musuh-musuhnya kepada perlindungan AS. Doktrin ini masih diterapkan hingga sekarang.

Lahirnya Sistem 1955
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Acara pendirian Partai Liberal Demokratik di Tokyo, 15 November 1955, yang menandai kelahiran Sistem 1955.

Pada 10 Desember 1954, Yoshida mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Ini dikarenakan banyak anggota Partai Liberal di Diet yang membelot ke Partai Demokrat (berdiri pada November 1954 dan berbeda dengan yang eksis pada 1940-an) dan menjadikan pemerintahannya minoritas di parlemen.

Hatoyama Ichiyo, pemimpin Partai Demokrat, menjadi perdana menteri yang baru. Pada saat itu, partai-partai berhaluan konservatif sedang mengonsolidasikan diri. Puncaknya pada 15 November 1955, Partai Liberal dan Partai Demokrat bersatu menjadi Partai Liberal Demokratik (LDP) dalam acara inagurasi di Universitas Chuo, Tokyo. Acara ini dipimpin oleh Hatoyama, Ogata Taketora (pimpinan baru Partai Liberal), Ohno Banboku, dan Miki Bukichi.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Penggabungan ini juga didesak oleh CIA, yang khawatir dengan meningkatkan simpati terhadap gerakan buruh sayap kiri, dan juga komunisme, di kalangan masyarakat Jepang.

Karena LDP adalah gabungan 2 partai politik yang sudah memegang kursi di Diet, ia langsung memegang 298 kursi di DPR dan 115 kursi di Dewan Penasihat. Ini sudah cukup untuk mengamankan mayoritas di Diet.

Di masa awal, oposisi utamanya adalah Partai Sosialis yang berhaluan kiri. Partai Sosialis baru saja dibentuk dari gabungan 3 faksi sosialis sebagai reaksi atas konsolidasi kelompok konservatif ke LDP.

Krisis Anpo yang Menggoyahkan Sistem 1955
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Anggota DPR dari Partai Sosialis mencoba mencegah Ketua DPR, Kiyose Ichiro, untuk menetapkan pemungutan suara untuk memperpanjang masa sidang Diet, sambil dicegat oleh polisi, 19 Mei 1960. Tindakan ini menjadi momen yang memperbesar Protes Anpo.

Sistem ini menemui cobaan berat pada masa krisis politik pada 1959-1960. Saat itu, Kishi yang telah menjadi perdana menteri hendak menggolkan revisi atas Perjanjian Keamanan AS-Jepang. Kishi telah menegosiasikan hal ini dengan Presiden AS, Dwight Eisenhower. Ia bahkan sudah menandatangani revisi ini dalam kunjungannya ke Washington D.C. pada 19 Januari 1960.

Revisi ini, dan perjanjian itu sendiri, ditentang publik Jepang, terutama oleh kelompok mahasiswa sayap kiri dan pro-komunis. Demonstrasi anti-revisi merebak sejak November 1959, dimotori oleh Zengaruken, organisasi mahasiswa terbesar di Jepang, dan juga kelompok lain seperti Gensuikyo, kelompok anti-senjata nuklir (patut dicatat, sampai detik ini, Jepang adalah satu-satunya negara yang menderita korban dari penggunaan senjata nuklir dalam perang).

Karena revisi ini membuat posisi AS dan Jepang lebih setara dibandingkan versi aslinya, Kishi yakin Diet akan dengan cepat meratifikasinya. Namun, Partai Sosialis, dengan dukungan rival Kishi di LDP, bermanuver untuk mengulur waktu sembari berharap oposisi publik terhadap revisi ini berkembang menjadi cukup kuat.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Pada 19 Mei 1960, Kishi mengajukan perpanjangan masa sidang Diet untuk memungkinkan pemungutan suara untuk ratifikasi revisi di Diet. Anggota Diet dari Partai Sosialis yang berusaha memboikot pemungutan ini dikeluarkan paksa oleh polisi yang dikerahkan Kishi. Revisi ini pun diratifikasi oleh anggota partainya sendiri. Tindakan ini memicu kemarahan publik dan demonstrasi ini, dikenal sebagai Protes Anpo, semakin membesar. Demonstrasi yang dipusatkan di depan Gedung Diet dan juga Kedutaan Besar AS di Tokyo ini bahkan menjadi yang terbesar dalam sejarah Jepang, dengan 6,2 juta orang berpartisipasi dalam mogok kerja pada puncaknya pada 22 Juni 1960.

Pada 10 Juni 1960, insiden lain terjadi saat mobil yang ditumpangi James Hagerty, Sekretaris Pers Gedung Putih, dan Douglas MacArthur II, Duta Besar AS untuk Jepang, dikepung massa yang meneriakkan slogan anti-AS. Mereka berdua bahkan harus dievakuasi dengan helikopter Marinir AS.

Kishi didesak mundur, bahkan oleh anggota partainya sendiri, namun berusaha agar dapat bertahan untuk menerima kunjungan Presiden Eisenhower yang direncanakan pada 19 Juni 1960. Protes di depan gedung Diet semakin membesar. Ketika seorang mahasiswi Universitas Tokyo yang juga aktivis komunis bernama Kanba Michiko terbunuh dalam demonstrasi pada 15 Juni 1960, reputasi Kishi berada di ujung tanduk. Ia terpaksa membatalkan rencana kunjungan Presiden Eisenhower. Meskipun revisi ini secara otomatis berlaku pada 19 Juni 1960, 1 bulan setelah diratifikasi Diet, Kishi terpaksa mengumumkan pengunduran dirinya pada 23 Juni 1960. Ia digantikan Ikeda Hayato pada 19 Juli 1960.

Ketika LDP sepertinya akan goyah akibat perpecahan faksi dan oposisi publik terhadap revisi tersebut, Ikeda berhasil menyelamatkan partai dengan "Rencana Pelipatgandaan Pendapatan" dan kesuksesan menyelenggarakan Olimpiade Musim Panas di Tokyo pada 1964. Apalagi pada 12 Oktober 1960, Inejiro Asanuma, pemimpin karismatik Partai Sosialis, tewas dibunuh seorang pemuda nasionalis saat mengikuti debat pemilu yang direkam untuk disiarkan di televisi oleh NHK. Pidato Ikeda untuk mengenang Asanuma berhasil memoles citranya dan membantu LDP memenangi pemilu DPR 1960. Ini juga melemahkan Partai Sosialis dan memberi jalan bagi mantapnya kekuasaan LDP, juga kelanggenggan Sistem 1955 dan booming ekonomi Jepang.

Dominasi LDP dalam Perpolitikan Jepang
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Suga Yoshihde menerima tepuk tangan anggota Diet setelah dipilih sebagai perdana menteri Jepang yang baru, 16 September 2020. Ia baru saja dipilih sebagai Presiden LDP pada 14 September 2020.

Sejak berdiri pada 15 November 1955 hingga sekarang, LDP mendominasi lanskap perpolitikan Jepang dan telah memerintah Jepang selama kurang lebih 61 tahun 8 bulan (60 tahun 2 bulan bila hanya menghitung masa di mana jabatan perdana menteri dipegang LDP). Dari 26 orang yang menjabat sebagai Presiden LDP sejauh ini, hanya 2 orang saja yang tidak pernah menjadi perdana menteri Jepang. Mereka adalah Kono Yohei (memimpin LDP pada 30 Juli 1993-30 September 1995; jabatan tertinggi adalah Ketua DPR) dan Tanigaki Sadakazu (memimpin LDP pada 28 September 2009-26 September 2012; jabatan tertinggi adalah Menteri Keuangan, Menteri Agraria, Infrastruktur, Perhubungan, dan Pariwisata, dan Menteri Kehakiman).

Sejak 1955, hanya 2 kali saja LDP terdepak dari kekuasaan.

Pertama, pada pemilu DPR 18 Juli 1993, sebagai akibat dari pecahnya gelembung ekonomi Jepang yang memulai periode resesi panjang serta kegagalan melakukan reformasi struktural, LDP untuk kali pertama gagal membentuk pemerintahan. Sebenarnya LDP memenangi jumlah kursi terbanyak, namun tidak cukup untuk mengamankan mayoritas di DPR. 7 partai oposisi, tidak termasuk Partai Komunis, yang disatukan oleh sentimen anti-LDP dan berkekuatan 243 kursi (masih belum memenuhi ambang batas mayoritas 256 kursi, namun lebih banyak dari 223 kursi milik LDP) berhasil membentuk pemerintahan koalisi dengan Hosokawa Morihiro dari Partai Baru Jepang sebagai perdana menteri pada 9 Agustus 1993. Untuk kali pertama, LDP menjadi oposisi. Namun, keadaan ini hanya bertahan 11 bulan. Karena skandal dan ketidakcocokan di antara partai pengusung, Hosokawa mengundurkan diri pada 28 April 1994. Ia digantikan Hata Tsutomu dari Partai Pembaruan. Namun, ia terpaksa mundur pada 30 Juni 1994 setelah Partai Sosialis meninggalkan koalisi. LDP pun berhasil kembali ke pemerintahan pada 30 Juni 1994, namun hanya sebagai rekan junior dari pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Murayama Tomiichi dari Partai Sosialis. LDP baru benar-benar kembali berkuasa pada 11 Januari 1996 dengan Hashimoto Ryutaro sebagai perdana menteri.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Kedua, pada pemilu DPR 30 Agustus 2009, LDP kali ini benar-benar kalah. LDP, yang hanya memperoleh 119 kursi (hasil terburuk sepanjang sejarah), dikalahkan oleh Partai Demokrat (didirikan tahun 1998, berbeda dengan yang eksis pada 1940-an hingga 1950-an) pimpinan Hatoyama Yukio yang memperoleh 308 kursi. Aso Taro, perdana menteri yang dikalahkan, mengundurkan diri dari kepemimpinan LDP. Kekalahan mereka disebabkan rasa frustasi publik atas memburuknya kondisi ekonomi sebagai dampak Resesi Besar 2007-2009. Hatoyama menjadi perdana menteri pada 16 September 2009 dan LDP menjadi oposisi untuk periode 3 tahun, 3 bulan, dan 10 hari berikutnya.

Hatoyama hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan sebagai perdana menteri. Ia mundur pada 8 Juni 2010 setelah gagal dalam upaya menutup pangkalan militer AS di Okinawa dan skandal yang melibatkan petinggi partainya. Ia digantikan oleh Kan Naoto yang menjabat hingga 2 September 2011. Kan sendiri mundur setelah Jepang mengalami krisis akibat Gempa dan Tsunami Tohoku 11 Maret 2011 dan kebocoran PLTN Fukushima, meskipun Kan mengadvokasi untuk menghilangkan penggunaan nuklir dalam pemenuhan kebutuhan energi Jepang.

Pengganti Kan, Noda Yoshihiko, mengusulkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 10 persen. Ini membuat popularitasnya merosot. Ia juga mengaktifkan kembali reaktor nuklir Fukushima walaupun terjadi krisis hebat akibat kebocorannya tahun sebelumnya. Upayanya untuk membeli Pulau Senkaku/Diaoyu memicu ketegangan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang mengklaim pulau tersebut.

LDP pun kembali berkuasa pada 26 Desember 2012. Dalam pemilu DPR 16 Desember 2012, Abe Shinzo membawa LDP merebut 294 kursi, melebihi ambang mayoritas. Sementara itu, Demokrat hanya memperoleh 57 kursi, jeblok 251 kursi dari 2009.

Perlu dicatat pula bahwa partai-partai yang berhasil mendepak LDP ini kebanyakan dibentuk oleh mantan anggota LDP yang terdepak. Hosokawa adalah mantan anggota LDP. Hatoyama Yukio malah merupakan cucu pendiri LDP (Ichiro) yang juga menjabat perdana menteri pada 1954-1957 dan presiden LDP pertama. Di antara perdana menteri non-LDP tersebut, Hanya Murayama, Kan, dan Noda yang tidak pernah menjadi anggota LDP. Kemudian, perdana menteri non-LDP sejak 1955 pun tidak dapat bertahan lama. Hanya 3 orang yang menjabat lebih dari 1 tahun (Murayama, Kan, dan Noda) dan hanya Murayama yang sanggup menjabat dalam 1 tahun kalender penuh (Murayama adalah perdana menteri Jepang sepanjang tahun 1995, sementara itu Noda terdepak hanya 6 hari sebelum dapat menyelesaikan keseluruhan dari tahun kalender 2012 sebagai perdana menteri). Inilah yang membuat Sistem 1955 juga disebut "Sistem 1,5 Partai". Selain itu, oposisi di Jepang hampir tidak pernah mampu secara efektif mengonsolidasikan diri dan menawarkan alternatif kepada publik terhadap kepemimpinan LDP. Faktor ini pula yang membuat LDP mampu bertahan sekian lama walaupun diterjang banyak skandal seperti Skandal Lockheed pada 1976 dan Skandal Recruit pada 1989.

Lebih mengenaskan lagi, partai-partai oposisi sendiri pun tidak dapat bertahan lama. Partai Demokrat, yang berkuasa di Jepang antara 2009 dan 2012, sudah bubar sejak 2016. Anggotanya telah pindah ke Partai Demokrat Konstitusional yang dipimpin Edano Yukio yang saat ini dianggap sebagai tokoh oposisi utama di Jepang.

Kekuatan Faksi LDP
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Empat kandidat presiden LDP 2021 yang berasal dari faksi yang berbeda.

Manakala posisi LDP dalam pemerintahan nyaris tidak terganggu, ancaman sebenarnya bagi jabatan seorang perdana menteri berasal dari internal partainya sendiri.

LDP adalah partai big-tent, partai yang menampung berbagai aliran politik dan kepentingan. Terdapat kelompok konservatif, kanan jauh, revisionis, pro-bisnis, pro-Tiongkok, dsb.

Pada 1970-an, terdapat faksi yang dipimpin Tanaka Kakuei (PM pada 1972-1974) dan Fukuda Takeo (PM pada 1976-1978). Faksi Tanaka berpengaruh hingga tahun 1987, ketika Nakasone Yasuhiro digantikan Takeshita Noboru.

Saat ini, faksi yang terdapat di LDP antara lain Seiwa Seisaku KenkyūkaiShikōkaiHeisei KenkyūkaiKōchikaiShisuikaiKinmirai Seiji Kenkyūkai, dan Suigetsukai.

GRATIS BELAJAR CARA MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI TRADING KLIK DISINI

Seiwa Seisaku Kenkyūkai adalah kelompok ultranasionalis yang mendukung Amendemen Pasal 9 Konstitusi (untuk mengizinkan Jepang menggunakan militer untuk keperluan perang), kunjungan ke Kuil Yasukuni, tarif pajak korporasi rendah, dan aliansi militer dengan AS. Abe Shinzo berasal dari faksi ini. Begitu pula ayahnya, Abe Shintaro, kakeknya, Kishi Nobusuke, dan dua mantan PM (Koizumi Junichiro dan Mori Yoshiro). Ini adalah faksi terbesar LDP saat ini.

Shikōkai dipimpin oleh Aso Taro dan memiliki pandangan lebih reformis serta pro terhadap Tiongkok.

Heisei Kenkyūkai memiliki pandangan lebih liberal, mendukung teori ekonomi Keynesian (peran besar pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi), dan pro-Tiongkok. PM Hashimoto berasal dari faksi ini.

Kōchikai didirikan oleh PM Ikeda dam mendukung hubungan erat dengan Korea dan Tiongkok, bersifat moderat dalam kebijakan luar negeri, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. PM saat ini, Kishida, adalah pemimpin faksi ini.

Shisuikai memiliki pandangan paling kanan dari 5 faksi utama, meskipun mendukung teori Keynesian dan kerjasama internasional. Kinmirai Seiji Kenkyūkai dan Suigetsukai cenderung kecil dan memiliki pengaruh tidak banyak di partai.

Bukan hal yang aneh kalau LDP mencalonkan beberapa orang (dari beberapa faksi) untuk bertarung dalam satu distrik pemilihan. Ini untuk menjaga peluang LDP memenangi atau mempertahankan kursi tersebut, dan pada akhirnya mempertahankan mayoritasnya di DPR.

Politik Dinasti
Sistem 1955, Pondasi Perpolitikan Jepang Pasca-Perang Dunia II
Koizumi Shinjiro, menteri lingkungan hidup dalam kabinet Abe Shinzo, juga putra dari mantan perdana menteri Koizumi Junichiro. Junichiro sendiri pun juga merupakan putra dan cucu seorang politisi.

LDP, dan politik Jepang secara umum, juga diwarnai oleh politik dinasti yang kental.

Kakek Abe Shinzo, PM pada 2006-2007 dan 2012-2020, Kishi Nobusuke, adalah perdana menteri pada 1957-1960. Kakak dari kakeknya, Sato Eisaku, juga merupakan perdana menteri pada 1964-1972. Ayahnya, Abe Shintaro, adalah menteri luar negeri pada 1982-1987.

Aso Taro, PM pada 2008-2009, adalah cucu dari Yoshida Shigeru, PM Jepang pada 1946-1947 dan 1948-1954.

Hatoyama Yukio, PM pada 2009-2010, adalah cucu dari Hatoyama Ichiro, PM pada 1954-1956.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar