KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali memberikan stimulus bagi konsumen terdampak virus corona (Covid-19). Kali ini pelanggan dari usaha kecil menengah (UKM) mendapat giliran gratis membayar listrik selama enam bulan.Ada dua katagori yang bakal mendapatkan gratis listrik selama enam bulan dari Mei sampai Oktober 2020 tersebut. Pertama, pelanggan bisnis kecil B1/450VA dan kedua, pelanggan industri kecil I1/450VA.Baca Juga: Asik! Pelanggan bisnis kecil dan industri kecil gratis listrik 6 bulanAdapun bagi pelanggan paskabayar rekening gratis berlaku Mei-Oktober 2020. Sedangkan bagi pelanggan prabayar token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir (Mei-Oktober).Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, keputusan Presiden menunjukkan komitmen besar dan upaya yang konkret dan berkesinambungan untuk melindungi rakyat dari dampak pandemi Covid-19.Oleh karena itu, PLN langsung menyiapkan mekanisme teknis penggratisan tagihan listrik bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA.Baca Juga: Hipmi minta Jokowi perjelas persyaratan pemberian insentif bagi dunia usahaKeputusan pembebasan tarif tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan golongan tersebut telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Rapat Terbatas pada 29 April 2020 yang lalu.Sebelumnya, PLN sudah menggratiskan listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA (Subsidi). linkDirektur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, keputusan Presiden menunjukkan komitmen besar dan upaya yang konkret dan berkesinambungan untuk melindungi rakyat dari dampak pandemi Covid-19.
Jakarta - Wabah virus Corona atau COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap ekonomi RI yang luar biasa. Pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran untuk mengatasinya.Badan Anggaran DPR RI pun mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari akibat yang ditimbulkanKetua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus corona, baik penanganan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat, maupun penanganan akibat dampak ekonominya."Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis.Menurutnya hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal. Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun.Berikut poin-poin rekomendasi dari Badan Anggaran DPR:1. Melakukan kebijakan quantitative easing lebih lanjut agar Bank Indonesia membeli SBN/SBSN repo yang dimiliki perbankan dengan bunga 2 persen, khususnya perbankan dalam negeri agar memiliki kecukupan likuiditas.
2. Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan untuk mempertebal likuiditasnya, agar kemampuan perbankan sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat.
3. Bank Indonesia mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Mengingat, dalam situasi global yang ekonominya slowing down, tidak mudah mencari sumber sumber pembiayaan, meskipun dengan menerbitkan global bond dengan bunga besar. Bank Indonesia dapat menawarkan yield sebesar 2-2,5 persen, sedikit lebih rendah dari global bond yang dijual oleh pemerintah.
4. Kebijakan mencetak uang sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 diatas harus memperhitungkan biaya operasi moneter Bank Indonesia. Sehingga biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada Pemerintah. Oleh sebab itu, besaran yieldnya tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter Bank Indonesia, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, serta tidak menyebabkan modal Bank Indonesia lebih rendah 10 persen dari kewajiban moneternya.
5. Kebijakan mencetak uang sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 diatas harus memperhitungkan dampak inflasi yang ditimbulkan, sekaligus tekanan kurs terhadap rupiah.
Lalu apa kata Bank Indonesia?
Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar. Jika tidak mampu akibat kelebihan likuiditas, maka likuiditas tersebut tidak bisa diserap kembali."Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang. Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen. Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang. Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan."Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE," imbuh dia.Sebelumnya untuk pemulihan ekonomi nasional BI telah melakukan quantitative easing antara lain terdiri dari Rp386 triliun yang berasal dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020 salah satunya penurunan GWM rupiah 50 basis poin (bps) sedangkan sisanya sejumlah Rp 117,8 triliun melalui kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 13-14 April salahsatunya penurunan GWM sebesar 200 bps."Quantitative easing dari Januari hingga April 2020 jumlahnya Rp386 triliun, sumbernya kami beli SBN dari pasar sekunder yang dijual oleh asing, kalau asing jual BI beli dapat SBN dan tambah likuiditas edarkan uang jumlahnya Rp166,2 triliun," kata dia.Perry menambahkan, pasokan likuiditas juga bertambah dari term repo perbankan yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan BI. Hal tersebut juga menambah likuiditas Rp137,1 triliun.Penambahan berikutnya berasal dari penurunan GWM rupiah pada periode Januari dan April yang jika menambah likuiditas Rp53 triliun dan juga melalui swap valas Rp29,7 triliun."Apa yang ditambah di awal Mei akan ditambahkan sesuai keputusan RDG lalu seperti yang tadi disampaikan pemangkasan GWM 2% itu bakal tambah Rp102 triliun. Kami juga tidak mewajibkan bank dalam 1 tahun ini untuk tidak penuhi rasio intermediasi pada Mei jadi total setelah RDG April Rp117,8 triliun. Dan total keseluruhan Rp386 triliun ditambah Rp117,8 triliun jumlahnya Rp503,8 triliun," ujarnya.Jika mencetak uang ada potensi inflasi tinggi yang menghantui jika prosesnya tak dilakukan dengan cermat. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memprediksi akan terjadi inflasi tinggi yang melanda Indonesia akibat pencetakan uang ratusan triliun ini.
"Mencetak uang tanpa ada underlying asset yang jelas ini bisa menimbulkan dampak pada inflasi tinggi," kata Bhima kepada detikcom, Kamis (30/4/2020).Dampak itu bukanlah ancaman semata. Negara lain seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang terus-menerus. Berdasarkan catatan detikcom, Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta persen bahkan pernah menyentuh 231 juta persen pada 2008.
Salah satu pemicu ledakan inflasi adalah suplai yang berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun itu mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu. Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-terusan jatuh.
Akibat itu, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%. Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara suplai makanan juga langka.
Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi akibat stok barang di toko-toko sangat langka.
Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini pernah melakukan redenominasi mata uang, dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol.https://m.detik.com/finance/moneter/...we?single=true
Seorang oknum camat berinisial AH dilaporkan warga Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota, Parepare, Sulawesi Selatan. AH dilaporkan ke Polres Parepare, Senin (27/4) atas dugaan penodaan agama.
gambarnya emang ini dari sumbernya, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Adnas (kiri) dan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo (tengah)Laporan tersebut diterima SPKT Polres Parepare dengan nomor LP/74/IV/7.1.3/2020/SPKT. Terlapor dijerat perkara dugaan tindak pidana penodaan agama. Dari informasi yang dihimpun kumparan, kasus tersebut berawal saat camat membubarkan salat Jumat di Masjid Ar Rahma pada 17 April karena khawatir penularan virus corona. Saat itu, camat tersebut menyebut ‘bubar’ berulang kali. Hal itu pun memancing emosi warga hingga akhirnya melaporkannya ke polisi. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan insiden tersebut. Namun, polisi masih mendalami kasus tersebut.“Benar ada laporannya, namun kita masih mendalami apakah terpenuhi unsur pidananya atau tidak karena hasil interview awal disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga dari penyebaran COVID-19,” kata Ibrahim kepada kumparan, Rabu (29/4).Ibrahim menuturkan, hingga saat ini kondisi kedua boleh telah kondusif. Warga sendiri saat itu tetap melanjutkan ibadah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut masih ada pemudik yang nekat sembunyi-sembunyi agar bisa masuk Jawa Tengah meski sudah ada larangan mudik. Ganjar lalu menyinggung soal insiden tujuh penumpang travel positif Corona di Cilacap.
"Masih ada yang bocor di beberapa tempat. Tolong masyarakat ikuti aturan dengan baik, bahaya betul kalau ngumpet-ngumpet," kata Ganjar di kantornya, Selasa (28/4/2020).
Ganjar menyebut mudik menjadi berbahaya jika ternyata membawa virus Corona atau menjadi carrier. Lalu tanpa disadari menularkan virus tersebut ke orang lain.
"Saya kontak Bupati Cilacap, ada tujuh naik travel dan ketujuhnya itu positif semua," ujar Ganjar mencontohkan.
Ganjar pun meminta jika memang ada kondisi mendesak harus pulang ke tempat asal maka wajib mengurus izin ke pemerintahan. Dia memastikan Pemda setempat bisa lebih mengambil langkah bijaksana.
"Saya ingatkan, bahaya sudahlah. Blak-blakan saja kalau mau mudik. Kalau memang harus pulang, uruslah surat minta izin dan sebagainya. Urus saja izinnya, saya kira pemerintah juga akan bijaksana," tegasnya.
Ganjar kembali meminta agar warganya menahan diri untuk tidak mudik supaya memutus rantai penularan Corona. Ia pun menjanjikan upaya agar warganya di perantauan terurus.
"Kalau anda bisa bertahan, tolong tetap bertahan. Nanti kami urus kok. Jangan khawatir, nanti kami urus. Setiap hari saya membalas WA, telepon, DM bahkan DM soal itu. Ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk itu, tolong patuhi peraturan pemerintah," pintanya.
Ganjar menjelaskan bupati, wali kota bahkan kepala desa sudah memberikan respons positif terkait masalah mudik. Sejumlah tempat karantina bagi pemudik juga sudah disiapkan.
"Bupati, wali kota dan kades sudah bagus responnya, kalau ada pemudik langsung dikarantina dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menanggulangi," jelasnya.
Dibilangin kok ngeyel, nurutlah sama pemerintah. Bertahan aja di rantau, nanti dijanjikan bantuan kok.
Tiga orang pemudik di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah, tidak tahan saat menjalani karantina di rumah ‘hantu’ di desa setempat.Alasannya, ketika menjalani karantina di rumah tersebut mereka seringkali diganggu dengan makhluk tak kasat mata.“Dua hari mereka nangis-nangis terus. Tiap malam katanya didatangi dan dibayang-bayangi hantu di rumah hantu,” kata Kepala Desa Sepat, Mulyono, Sabtu (25/4/2020).Karena tidak tega dengan kondisi anaknya itu, bahkan orangtua mereka meminta agar anaknya kembali diberi kesempatan agar dapat melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.Ketiga pemudik tersebut akhirnya diizinkan pulang untuk menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing setelah ada komitmen untuk melakukan pengawasan dari orangtua mereka.“Orangtuanya setuju untuk membantu dan mengawasi anaknya karantina mandiri di rumah akhirnya kita lepaskan dari rumah hantu,” ujar dia.Mulyono mengatakan, ketiga pemudik yang menjalani karantina mandiri di rumah hantu tersebut masing-masing diketahui baru pulang dari Jakarta, Lampung, dan Kalimantan.Sebelumnya, mereka sudah diminta menjalani karantina mandiri di rumah.Namun karena tidak tertib, mereka akhirnya dijemput paksa tim Satgas Covid-19 Desa Sepat untuk menjalani karantina di rumah hantu tersebut.
sumber: http://www.wartaregional.com/2020/04...rumah-hantu/
Suara.com - Meski pemerintah mengimbau agar warga tidak menggelar Salat Tarawih berjemaah di tengah Pandemi Covid-19, namun hal tersebut nampaknya tak mempan disampaikan bagi warga di kawasan Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo, Kota/Provinsi Gorontalo.Pasalnya, pada Jumat (24/4/2020) malam, ratusan warga di sekitar Masjid Darul Muhaidin Kelurahan Talumolo memblokade jalan sebagai bentuk protes, lantaran tak diizinkan menggelar Salat Tarawih berjemaah di masjid tersebut.Dari pantauan Gopos.id-jaringan Suara.com, blokade jalan tersebut mulai dilakukan sejak Pukul 20.00 WITA. Ratusan warga yang berkumpul di tengah Jalan Mayor Dullah menempatkan penghalang dan memblokade jalan akses ke Pelabuhan Gorontalo, serta Tans Sulawesi Gorontalo-Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).Menurut informasi yang dirangkum Gopos.id, aksi protes warga bermula ketika warga sedang bersiap melaksanakan Salat Tarawih berjemaah. Namun keinginan tersebut batal terjadi karena adanya larangan menggelar Salat Tarawih berjemaah.Akibat larangan tersebut, warga lantas keluar dari masjid dan melakukan aksi blokade Jalan Mayor Dullah. Warga menilai, larangan tersebut tidak adil karena mereka masih ada masjid di kelurahan lain yang tetap menjalankan Salat Tarawih berjemaah.“Sebenarnya ini adalah keinginan besar dari masyarakat. Awalnya kami sudah memberitahukan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan bahwa Masjid Darul Muhaidin akan melaksanakan Salat Tarawih,” ucap Ketua Takmir Masjid Darul Muhaidin Thaib Usman seperti dilansir Gopos.id-jaringan Suara.com pada Jumat (24/4/2020) malam.Dia mengemukakan, saat siang hari mereka setelah Salat Zuhur dan Salat Jumat, mereka tidak melaksanakan salat. Namun kenyataannya, masih ada beberapa masjid yang melaksanakan salat berjemaah. Lantaran itu, Thaib memprotesnya karena seharusnya aturan ini diberlakukan merata.“Saya sampaikan kepada imam bahwa malam ini kita hanya melaksanakan Salat Isya. sesuai dengan pernyataan saya pada pemerintah kecamatan, bahwa malam ini kita tidak akan sholat tarawih. Setelah diumumkan oleh imam, terjadilah seperti ini reaksi jamaah,” katanya.Lantaran aksi pemblokiran ini, arus lalu lintas menjadi macet. Bahkan, nampak terlihat kerumunan warga. Namun setelah memblokir jalan beberapa jam, aparat kepolisian dibantu TNI mendatangi lokasi dan membubarkan aksi warga warga.https://www.suara.com/news/2020/04/2...trans-sulawesi
Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari dunia internasional. Pujian itu diberikan karena Anies diklaim dapat melawan pandemi virus Korona tipe baru alias covid-19.
Informasi tersebut berawal dari kanal Youtube Rakyat Merdeka yang mengunggah video berjudul "JAKARTA MELAWAN ! Langkah SIGAP & CERDAS Anies Baswedan SELAMATKAN JAKARTA" pada Senin, 16 Maret 2020. Video berdurasi 15 menit 11 detik itu diunggah dengan thumbnail yang memperlihatkan foto Anies dengan narasi bertuliskan:
“KETAJAMAN MATA HATI ANIES BASWEDAN MENGAMBIL ALIH KOMANDO PERANG MELAWAN CORONA SELAMATKAN INDONESIA"
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari dunia internasional karena dapat melawan pandemi covid-19 adalah salah. Tidak ada pemberitaan dari media arus utama terkait klaim tersebut.
Isi video berdurasi 15 menit 11 detik yang diunggah kanal Youtube Rakyat Merdeka adalah konferensi pers Anies di Balai Kota pada Minggu, 15 Maret 2020. Pada konferensi tersebut Anies mengatakan Pemrov DKI Jakarta mengambil kebijakan memangkas rute bus TransJakarta, seperti dimuat Medcom.id melalui artikel berjudul "Rute dan Operasional Transportasi Massal di DKI Dipangkas". Video tersebut sama sekali tidak menyinggung informasi bahwa adanya pujian yang diberikan dunia internasional kepada Anies terkait penanganan covid-19.
Pula, tak ada pemberitaan terkait Anies mengambil komando dalam perang melawan covid-19. Dilansir katadata.co.id, melalui artikel berjudul "Jokowi Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19" disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Gugus tugas tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
Pembentukan gugus tugas tersebut berdasaan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020. Gugus tugas itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
"Tim reaksi cepat telah dibentuk dan dikomandani oleh kepala BNPB dan disiapkan di rumah sakit tipe A," kata Jokowi di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 13 Maret 2020.
Sementara itu, total kasus covid-19 di Indonesia hingga saat ini terus bertambah. Kasus paling banyak terjadi di Jakarta. Dilansir Medcom.id, total kasus aktif covid-19 di Indonesia sebanyak 5.423 kasus, dengan jumlah pasien sembuh 747 dan 590 meninggal. Untuk di Jakarta, total kasus sebanyak 3097 kasus, dengan jumlah pasien sembuh 230 dan 287 meninggal.
Kesimpulan:
Klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari dunia internasional karena dapat melawan pandemi covid-19 adalah salah. Tidak ada pernyataan resmi dari dunia internasional yang memuji Anies terkait klaim tersebut.
Informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks jenis false connection (koneksi yang salah).
Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.
