Sabtu, 02 Mei 2020

Cara Melipat Baju Kurang Dari Dua Detik.



Sempet viral video aksi melipat baju hanya dengan kurang dua detik. Cukup mencengangkan juga dan banyak yang mempraktekkan aksi ini. Berbagai aplikasi menampilkan video melipat baju ini.

Trik yang digunakan cukup mudah dan efisien. Nggak perlu repot lagi bagi ibu rumah tangga atau anak kost-an, yang ngurusin aktifitas lainnya sampe lupa melipat baju.


1. Letakkan baju di atas meja atau lantai


2. Buat garis horisontal di tengah baju



3. Buat garis vertikal pada sisi kanan baju



4. Huruf A, B dan C untuk bagian utama yang akan dilipat



5. Tangan kiri memegang baju bagian tengah (A) dan tangan kanan memegang baju bagian atas (B). Angkat tangan kiri (B) lalu temukan ujung garis vertikal (C)





6. Angkat bajunya. Balikkan dan lipat.





7. Finish



Guru Besar UI : Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia


Guru Besar UI : Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya metode omnibus law bukanlah sesuatu yang baru dilakukan di Indonesia. 

"Menurut pengamatan saya, penggunaan omnibus law sebagai suatu metode dalam penyusunan berbagai perturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah hal yang baru," kata Satya dalam paparannya dalam rapat dengan panja RUU Ciptaker, Rabu (29/4).

Satya menjelaskan,  berdasarkan sejarah  tercatat ada sejumlah peraturan perundang-undangan di era hindia belanda yang prosesnya menggunakan metode omnibus. Ia memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), diperkirakan bahwa peraturan-perturan yang prenah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai dengan tahun 1949 berjumlah sekitar 7.000 peraturan.

Selain itu, Satya menambahkan, diketahui di dalam Daftar Program Legislasi Nasional yang disusun BPHN tahun 1990, sampai 1992 masih ada sekitar kurang lebih 400 peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Ia menjelaskan bahwa angka 400 peraturan tersebut merupakan sisa dari 7.000 peraturan. 

"Pertanyaannya dari 7000 jadi 400 itu melalui metode apa? apakah satu peraturan kolonial diganti satu peraturan nasional, ini yang saya maksud waktu itu juga dipergunakan sistem omnibus. walaupun dalam penelitian atau khazanah hukum kita istilah omnibus belum dipergunakan, tapi metodenya dipergunakan. Jadi ini bukan hal yang baru," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum dan perundangan Bambang Kesowo. Bambang mengatakan sebelumnya metode omnibus law pernah juga digunakan ketika DPR menyetujui Perppu 1 Tahun 2017 UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan.

"Waktu itu kita nggak sadar bahwa kita dulu pakai metode omnibus," ucapnya.

Ia mengatakan undang-undang tersebut ialah undang-undang yang menggunakan metode omnibus law. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Omnibus bukanlah metode untuk mengubah, menghapus atau mencabut, tetapi merangkai dan menyatukan.

"Undang-undang itu sederhana, memberikan akses kepada dirjen pajak untuk memperoleh informasi keuangan seluasnya yang secukupnya di dunia perbankan, di dunai perasuransian, di dunia pasar modal, dan di dunia lembaga pasar modal lainnya tanpa mengubah undang-undang perbankan tanpa mengubah undang-undang perasuransian, tapi akses diberikan kepada dirjen pajak untuk memperoleh informasi, itu omnibus yang sejati," jelasnya. 



Dulu Mahal, Sekarang Pedagang Masker Menjerit Ditinggal Pembeli

Dulu Mahal, Sekarang Pedagang Masker Menjerit Ditinggal Pembeli

Suara.com - Pedagang masker di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku saat ini penjualannya mengalami penurunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh sejumlah pedagang masker di Pasar Pramuka.

Riko (29) salah satu penjual masker di Pasar Pramuka mengatakan, bahwa kekinian masyarakat mulai jarang datang ke tokonya untuk membeli masker. Ia mengatakan, penjualan masker di tokonya turun sekitar 15 persen.

"Sudah menurun (penjualan) sekitar 15 persenan," kata Riko saat berbincang dengan Suara.com, di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2020).

Menurut Riko, penjualan masker medis mulai mengalami penurunan sejak 2 minggu lalu.

Hal serupa juga disampaikan Herman (45) penjual masker lainnya di Pasar Pramuka. Menurutnya, akhir-akhir ini penjualan masker medis di tokonya mulai merosot. Ia pun kini hanya menyetok 2 sampai 5 box masker saja di tokonya.

"Ya akhir-akhir ini sih memang pembeli masker agak turun. Kurang lah kalau sekarang. Saya cuma nyetok 2 sampai 5 box aja semenjak sepi," kata Herman.

Kendati begitu, harga masker medis di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih melambung tinggi. Untuk harga masker per satu boxnya masih berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribuan.

"Sekarang harga paling murah masih sekitar Rp 300 ribuan mas," tutup Herman.

Seperti diketahui, semua warga negara Indonesia diwajibkan pakai masker saat keluar rumah untuk mencegah penularan virus corona. Masker itu dipakai saat keluar rumah.

Hal itu diumumkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk menggunakan masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali, alih-alih menggunakan masker bedah dan N-95 yang sekali pakai dan ditujukan untuk petugas medis.

"Gunakan masker kain karena kita tidak pernah tahu orang tanpa gejala pun bisa menjadi sumber penyebaran penyakit, ketika kita di luar rumah," papar Yuri.

https://www.suara.com/bisnis/2020/05...inggal-pembeli


hanya UKM dengan daya listrik 450 VA yang dapat gratis listrik 6 bulan


 Catat, hanya UKM dengan daya listrik 450 VA yang dapat gratis listrik 6 bulan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali memberikan stimulus bagi konsumen terdampak virus corona (Covid-19). Kali ini pelanggan dari usaha kecil menengah (UKM) mendapat giliran gratis membayar listrik selama enam bulan.

Ada dua katagori yang bakal mendapatkan gratis listrik selama enam bulan dari Mei sampai Oktober 2020 tersebut. Pertama, pelanggan bisnis kecil B1/450VA dan kedua, pelanggan industri kecil I1/450VA.

Baca Juga: Asik! Pelanggan bisnis kecil dan industri kecil gratis listrik 6 bulan

Adapun bagi pelanggan paskabayar rekening gratis berlaku Mei-Oktober 2020. Sedangkan bagi pelanggan prabayar token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir (Mei-Oktober).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, keputusan Presiden menunjukkan komitmen besar dan upaya yang konkret dan berkesinambungan untuk melindungi rakyat dari dampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, PLN langsung menyiapkan mekanisme teknis penggratisan tagihan listrik bagi pelanggan Bisnis skala Kecil (B1) dan Industri skala Kecil (I1) yang memiliki sambungan daya 450VA.

Baca Juga: Hipmi minta Jokowi perjelas persyaratan pemberian insentif bagi dunia usaha

Keputusan pembebasan tarif tagihan listrik dan pemberian token gratis bagi pelanggan golongan tersebut telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Rapat Terbatas pada 29 April 2020 yang lalu.

Sebelumnya, PLN sudah menggratiskan listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA (Subsidi). 

link

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, keputusan Presiden menunjukkan komitmen besar dan upaya yang konkret dan berkesinambungan untuk melindungi rakyat dari dampak pandemi Covid-19.


DPR Usul Cetak Uang Rp 600 T, Ingat Zimbabwe!


DPR Usul Cetak Uang Rp 600 T, Ingat Zimbabwe!

Jakarta - 

Wabah virus Corona atau COVID-19 telah menimbulkan dampak terhadap ekonomi RI yang luar biasa. Pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran untuk mengatasinya.

Badan Anggaran DPR RI pun mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari akibat yang ditimbulkan

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus corona, baik penanganan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat, maupun penanganan akibat dampak ekonominya.

"Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal. Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun.

Berikut poin-poin rekomendasi dari Badan Anggaran DPR:

1. Melakukan kebijakan quantitative easing lebih lanjut agar Bank Indonesia membeli SBN/SBSN repo yang dimiliki perbankan dengan bunga 2 persen, khususnya perbankan dalam negeri agar memiliki kecukupan likuiditas.

2. Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan untuk mempertebal likuiditasnya, agar kemampuan perbankan sebagai transmisi keuangan tetap optimal dan sehat.

3. Bank Indonesia mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Mengingat, dalam situasi global yang ekonominya slowing down, tidak mudah mencari sumber sumber pembiayaan, meskipun dengan menerbitkan global bond dengan bunga besar. Bank Indonesia dapat menawarkan yield sebesar 2-2,5 persen, sedikit lebih rendah dari global bond yang dijual oleh pemerintah.

4. Kebijakan mencetak uang sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 diatas harus memperhitungkan biaya operasi moneter Bank Indonesia. Sehingga biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada Pemerintah. Oleh sebab itu, besaran yieldnya tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter Bank Indonesia, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, serta tidak menyebabkan modal Bank Indonesia lebih rendah 10 persen dari kewajiban moneternya.

5. Kebijakan mencetak uang sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 diatas harus memperhitungkan dampak inflasi yang ditimbulkan, sekaligus tekanan kurs terhadap rupiah.



Lalu apa kata Bank Indonesia?

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar. Jika tidak mampu akibat kelebihan likuiditas, maka likuiditas tersebut tidak bisa diserap kembali.


"Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang. Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen. Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini," kata Perry dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang. Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan.

"Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE," imbuh dia.

Sebelumnya untuk pemulihan ekonomi nasional BI telah melakukan quantitative easing antara lain terdiri dari Rp386 triliun yang berasal dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020 salah satunya penurunan GWM rupiah 50 basis poin (bps) sedangkan sisanya sejumlah Rp 117,8 triliun melalui kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 13-14 April salahsatunya penurunan GWM sebesar 200 bps.

"Quantitative easing dari Januari hingga April 2020 jumlahnya Rp386 triliun, sumbernya kami beli SBN dari pasar sekunder yang dijual oleh asing, kalau asing jual BI beli dapat SBN dan tambah likuiditas edarkan uang jumlahnya Rp166,2 triliun," kata dia.

Perry menambahkan, pasokan likuiditas juga bertambah dari term repo perbankan yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan BI. Hal tersebut juga menambah likuiditas Rp137,1 triliun.

Penambahan berikutnya berasal dari penurunan GWM rupiah pada periode Januari dan April yang jika menambah likuiditas Rp53 triliun dan juga melalui swap valas Rp29,7 triliun.

"Apa yang ditambah di awal Mei akan ditambahkan sesuai keputusan RDG lalu seperti yang tadi disampaikan pemangkasan GWM 2% itu bakal tambah Rp102 triliun. Kami juga tidak mewajibkan bank dalam 1 tahun ini untuk tidak penuhi rasio intermediasi pada Mei jadi total setelah RDG April Rp117,8 triliun. Dan total keseluruhan Rp386 triliun ditambah Rp117,8 triliun jumlahnya Rp503,8 triliun," ujarnya.

Jika mencetak uang ada potensi inflasi tinggi yang menghantui jika prosesnya tak dilakukan dengan cermat. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memprediksi akan terjadi inflasi tinggi yang melanda Indonesia akibat pencetakan uang ratusan triliun ini.

"Mencetak uang tanpa ada underlying asset yang jelas ini bisa menimbulkan dampak pada inflasi tinggi," kata Bhima kepada detikcom, Kamis (30/4/2020).


Dampak itu bukanlah ancaman semata. Negara lain seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang terus-menerus. Berdasarkan catatan detikcom, Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta persen bahkan pernah menyentuh 231 juta persen pada 2008.

Salah satu pemicu ledakan inflasi adalah suplai yang berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun itu mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu. Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-terusan jatuh.

Akibat itu, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%. Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara suplai makanan juga langka.

Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi akibat stok barang di toko-toko sangat langka.

Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini pernah melakukan redenominasi mata uang, dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol.

https://m.detik.com/finance/moneter/...we?single=true


Rabu, 29 April 2020

Bubarkan Salat Jumat karena Corona, Camat di Pare-pare Dilaporkan Penodaan Agama

Seorang oknum camat berinisial AH dilaporkan warga Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota, Parepare, Sulawesi Selatan. AH dilaporkan ke Polres Parepare, Senin (27/4) atas dugaan penodaan agama.
Bubarkan Salat Jumat karena Corona, Camat di Pare-pare Dilaporkan Penodaan Agama
gambarnya emang ini dari sumbernya, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Adnas (kiri) dan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo (tengah)

Laporan tersebut diterima SPKT Polres Parepare dengan nomor LP/74/IV/7.1.3/2020/SPKT. Terlapor dijerat perkara dugaan tindak pidana penodaan agama.  
Dari informasi yang dihimpun kumparan, kasus tersebut berawal saat camat membubarkan salat Jumat di Masjid Ar Rahma pada 17 April karena khawatir penularan virus corona. 

Saat itu, camat tersebut menyebut ‘bubar’ berulang kali. Hal itu pun memancing emosi warga hingga akhirnya melaporkannya ke polisi. 
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan insiden tersebut. Namun, polisi masih mendalami kasus tersebut.

“Benar ada laporannya, namun kita masih mendalami apakah terpenuhi unsur pidananya atau tidak karena hasil interview awal disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga dari penyebaran COVID-19,” kata Ibrahim kepada kumparan, Rabu (29/4).

Ibrahim menuturkan, hingga saat ini kondisi kedua boleh telah kondusif. 
Warga sendiri saat itu tetap melanjutkan ibadah.

Mudik Naik Travel ke Cilacap, Semua Penumpangnya Terkena Corona

Mudik Naik Travel ke Cilacap, Semua Penumpangnya Terkena Corona

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut masih ada pemudik yang nekat sembunyi-sembunyi agar bisa masuk Jawa Tengah meski sudah ada larangan mudik. Ganjar lalu menyinggung soal insiden tujuh penumpang travel positif Corona di Cilacap.

"Masih ada yang bocor di beberapa tempat. Tolong masyarakat ikuti aturan dengan baik, bahaya betul kalau ngumpet-ngumpet," kata Ganjar di kantornya, Selasa (28/4/2020).

Ganjar menyebut mudik menjadi berbahaya jika ternyata membawa virus Corona atau menjadi carrier. Lalu tanpa disadari menularkan virus tersebut ke orang lain.

"Saya kontak Bupati Cilacap, ada tujuh naik travel dan ketujuhnya itu positif semua," ujar Ganjar mencontohkan.

Ganjar pun meminta jika memang ada kondisi mendesak harus pulang ke tempat asal maka wajib mengurus izin ke pemerintahan. Dia memastikan Pemda setempat bisa lebih mengambil langkah bijaksana.

"Saya ingatkan, bahaya sudahlah. Blak-blakan saja kalau mau mudik. Kalau memang harus pulang, uruslah surat minta izin dan sebagainya. Urus saja izinnya, saya kira pemerintah juga akan bijaksana," tegasnya.

Ganjar kembali meminta agar warganya menahan diri untuk tidak mudik supaya memutus rantai penularan Corona. Ia pun menjanjikan upaya agar warganya di perantauan terurus.

"Kalau anda bisa bertahan, tolong tetap bertahan. Nanti kami urus kok. Jangan khawatir, nanti kami urus. Setiap hari saya membalas WA, telepon, DM bahkan DM soal itu. Ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk itu, tolong patuhi peraturan pemerintah," pintanya.

Ganjar menjelaskan bupati, wali kota bahkan kepala desa sudah memberikan respons positif terkait masalah mudik. Sejumlah tempat karantina bagi pemudik juga sudah disiapkan.

"Bupati, wali kota dan kades sudah bagus responnya, kalau ada pemudik langsung dikarantina dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menanggulangi," jelasnya.

Dibilangin kok ngeyel, nurutlah sama pemerintah. Bertahan aja di rantau, nanti dijanjikan bantuan kok.