Poon Hiu Wing adalah nama dari seorang wanita asal Hong Kong yang tewas akibat dibunuh pada bulan Februari 2018 di Taipei, Taiwan. Poon dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang bernama Chan Tong Kai. Dengan membaca penjelasan tadi, maka pengunjung mungkin akan berkesimpulan kalau ini hanyalah tragedi pembunuhan biasa. Namun benarkah demikian?
Chan memang berhasil ditangkap oleh polisi hanya sebulan sesudah pembunuhan ini terjadi. Meskipun sudah mengaku bersalah, Chan ternyata belum diadili atas kasus pembunuhan ini hingga sekarang. Ruwetnya status politik antara Hong Kong & Taiwan menjadi penyebab kenapa upaya untuk menyelesaikan kasus Chan masih menggantung.
Saat pemerintah Hong Kong mencoba menawarkan jalan keluar atas permasalahan ini, tindakan tersebut malah memicu timbulnya krisis politik & gelombang aksi demonstrasi di Hong Kong yang berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Dalam perkembangannya, gelombang aksi protes ini turut mempengaruhi hubungan diplomatik antara Cina dengan negara-negara Barat.
PEMBUNUHAN YANG MENGAWALI SEMUANYA
Insiden naas yang menimpa Poon (20 tahun) bermula ketika pada bulan Februari 2018, ia & kekasihnya yang bernama Chan (19) pergi ke Taipei, Taiwan. Mereka berdua adalah pasangan asal Hong Kong yang pergi ke Taiwan dengan maksud untuk merayakan Hari Valentine. Saat bertamasya, mereka berdua sempat membeli sebuah koper besar di pasar malam setempat.
Tanggal 17 Februari, keduanya terlibat pertengkaran saat sedang berada di kamar hotel. Dalam pertengkaran tersebut, Poon mengaku sedang hamil & bayi yang dikandungnya berasal dari pria lain. Mendengar hal tersebut, Chan yang merasa murka langsung menyerang Poon & kemudian mencekiknya hingga tewas.
Poon Hiu Wing.
Chan kemudian memasukkan mayat Poon ke dalam koper yang baru saja mereka beli. Ia juga memasukkan barang-barang milik Poon ke 4 buah tas plastik. Keesokan paginya, Chan membuang barang-barang milik Poon ke dalam tempat sampah hotel, lalu pergi meninggalkan hotel sambil membawa koper berisi mayat Poon.
Sesudah itu, Chan pergi menuju Sungai Danshui / Tamsui & menyembunyikan mayat Poon ke semak-semak yang ada di tepi sungai. Sebelum membuang mayat Poon, Chan sempat mengambil kartu ATM & kartu kredit milik Poon. Chan kemudian pulang ke Hong Kong & menggunakan uang dari rekening milik Poon untuk keperluannya sendiri.
Memasuki bulan Maret, orang tua Poon melaporkan kasus hilangnya Poon ke polisi Hong Kong. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengetahui kalau Poon sempat pergi ke Taiwan bersama-sama dengan Chan. Pengamatan yang dilakukan pada kamera CCTV hotel menunjukkan kalau Poon terlihat masih hidup pada tanggal 17 Februari, namun tidak lagi terlihat di kamera CCTV hotel saat Chan mengembalikan kunci hotel keesokan harinya.
Rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Chan saat membawa koper besar. Koper itulah yang dgunakan oleh Chan untuk menyembunyikan mayat Poon. (nextshark.com)
Chan pada awalnya mengelak & berkata kalau ia tidak tahu menahu akan keberadaan Poon. Hingga kemudian di bulan yang sama, mayat Poon yang sudah membusuk ditemukan di tepi Sungai Danshui. Polisi pun kemudian melakukan penangkapan kepada Chan pada tanggal 13 Maret. Di hadapan polisi, Chan akhirnya mengakui kalau ia memang membunuh Poon.
Dari sini, kasus tersebut nampaknya bisa diselesaikan layaknya kasus pembunuhan biasa. Namun karena Chan adalah warga Hong Kong & ia melakukan pembunuhannya di Taiwan, penyelesaian kasus ini menjadi berbelit-belit karena masing-masing daerah memiliki status politik & sistem hukum yang unik.
MACETNYA PROSES HUKUM CHAN DI TAIWAN
Hong Kong secara politis berstatus sebagai daerah otonomi milik Republik Rakyat Cina. Berkat otonomi tersebut, Hong Kong memiliki kemandirian luas hal dalam hal memerintah & membuat sistem hukumnya sendiri. Di Cina, sistem pemberian otonomi luas ini dikenal dengan sebutan "1 negara 2 sistem".
Pemerintah Cina juga mengklaim Taiwan sebagai wilayah miliknya. Namun tidak demikian halnya dengan pemerintah Taiwan yang mengklaim wilayahnya sebagai negara merdeka yang terpisah dari Cina.
Peta lokasi Hong Kong & Taiwan. (iasbaba.com)
Perbedaan pandangan ini sendiri terjadi sebagai dampak dari perang saudara Cina antara golongan komunis & golongan nasionalis. Saat golongan komunis berhasil memenangkan perang & menjadi penguasa baru Cina daratan, golongan nasionalis beramai-ramai menyingkir ke Pulau Taiwan & menjadikan pulau tersebut sebagai negara baru mereka.
Kembali ke kasus Chan. Karena pemerintah Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi / penyerahan tawanan dengan pemerintah Taiwan, Chan pun tidak bisa dikirim ke Taiwan untuk diadili di sana atas kasus pembunuhan. Upaya untuk membuat perjanjian ekstradisi baru juga terkendala oleh fakta bahwa Taiwan ingin diperlakukan sebagai negara berdaulat yang terpisah dari Cina. Sementara Cina & Hong Kong sama-sama memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina.
Chan sendiri pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh pengadilan Hong Kong. Namun ia dijatuhi hukuman bukan atas kasus pembunuhan, melainkan atas kasus pencucian uang & menggunakan kartu kredit milik orang lain. Pengadilan Hong Kong tidak bisa menjerat Chan dengan pasal pembunuhan karena lokasi pembunuhan Poon berada di luar Hong Kong.
DIMULAINYA AKSI PROTES DI HONG KONG
Karena Chan masih belum dijatuhi hukuman atas kasus pembunuhan yang dilakukannya, wacana untuk mengubah sistem hukum di Hong Kong pun terus menguat. Maka, pemerintah Hong Kong pun akhirnya mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) baru pada bulan Maret 2019.
Berdasarkan RUU ini, pemerintah Hong Kong bisa mengekstradisi seseorang jika orang tersebut terbukti bersalah melakukan kasus kejahatan di daerah lain. Rencananya, peraturan ini bukan hanya akan berlaku antara Hong Kong & Taiwan, tetapi juga dengan daerah lain (termasuk dengan Cina daratan).
Demonstrasi oleh rakyat Hong Kong yang menentang RUU ekstradisi. (AFP / straitstimes.com)
Penolakan besar pun langsung muncul dari penduduk Hong Kong. Pasalnya jika RUU ini sampai disahkan, penduduk Hong Kong khawatir kalau pemerintah Cina nantinya bakal memanfaatkan peraturan ini untuk menangkap penduduk Hong Kong yang mengkritik pemerintah Cina. Mereka juga khawatir bahwa sesudah pengesahan RUU ini, pemerintah Cina bakal bertindak lebih jauh untuk membatasi otonomi milik Hong Kong secara bertahap.
Sebagai wujud penolakan atas RUU ini, aksi demonstrasi besar pun langsung timbul di jalanan Hong Kong sejak bulan April 2019. Semakin lama, jumlah orang yang mengikuti aksi demonstrasi ini semakin banyak. Pada tanggal 9 Juni, jumlah orang yang mengikuti aksi protes dikabarkan mencapai hampir 2 juta orang!
Saat jumlah orang yang mengikuti aksi protes semakin banyak, bentrokan antara demonstran & polisi pun semakin sering terjadi. Polisi mencoba membubarkan paksa para demonstran dengan memakai gas air mata, meriam air, & bahkan peluru tajam.
Namun para demonstran tidak mau kalah. Mereka membalasnya dengan cara melempari polisi dengan bom molotov, batu, & panah. Sejumlah toko yang dicurigai memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Cina juga menjadi sasaran vandalisme oleh para demonstran.
Para demonstran di Hong Kong saat ditembaki dengan granat gas air mata. (Nilo Tabrizy / nytimes.com)
Saat aksi protes yang dilancarkan oleh para demonstran tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, pemerintah Hong Kong akhirnya mengalah. Pada bulan September 2019, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk membatalkan RUU ini. Namun tindakan tersebut tidak berhasil meredam aksi demonstrasi. Mereka meminta adanya investigasi oleh pihak netral terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh polisi.
Konflik bukan hanya timbul antara demonstran & polisi. Tetapi juga antara demonstran anti-pemerintah melawan demonstran pro-pemerintah. Pada bulan November, terjadi aksi saling lempar batu antara 2 kubu demonstran yang menewaskan 1 warga lokal. Masih di bulan yang sama, seorang pria dibakar hidup-hidup setelah ia terlibat pertengkaran dengan demonstran anti-pemerintah di stasiun kereta.
BERAKHIRNYA MASA PENAHANAN CHAN
Memasuki bulan Oktober, Chan Tong Kai akhirnya selesai menjalani masa hukumannya. Di hadapan kamera para wartawan, Chan mengaku menyesal & meminta maaf sebesar-besarnya kepada warga Hong Kong serta keluarga Poon. Ia juga mengaku siap pergi ke Taiwan untuk menjalani proses peradilan.
Pemerintah Hong Kong menyatakan kalau Chan bisa melanjutkan proses hukumnya dengan cara pergi ke Taiwan seperti biasa. Namun usulan tersebut langsung ditolak oleh pihak Taiwan. Mereka ingin supaya pemerintah Hong Kong & Taiwan membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu sebelum Chan memasuki wilayah Taiwan.
Chan Tong Kai yang baru saja dibebaskan oleh polisi Hong Kong. (Reuters / bbc.com)
Pemerintah Taiwan menginginkan adanya perjanjian tertulis sebelum membiarkan Chan memasuki Taiwan untuk memunculkan kesan bahwa Taiwan merupakan negara berdaulat yang memiliki perbatasannya sendiri. Jika Chan pergi begitu saja ke Taiwan tanpa adanya perjanjian tertulis, maka kesan yang timbul adalah Taiwan & Hong Kong merupakan bagian dari wilayah Cina, sehingga Chan bisa berpindah antar wilayah secara bebas.
Akibat masih berlarut-larutnya situasi ini, Chan pun terpaksa tetap tinggal di Hong Kong. Namun supaya ia tidak menjadi sasaran main hakim sendiri oleh warga sekitar maupun oleh pihak-pihak yang ingin mengakhiri hidupnya, Chan sekarang tinggal di sebuah rumah rahasia yang dijaga ketat oleh polisi. Belum diketahui apakah ia kelak bakal benar-benar diadili di Taiwan.
KELUARNYA ATURAN BARU DARI REZIM BEIJING
Sementara itu di luar Hong Kong, masih maraknya gelombang aksi protes akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat Cina. Maka, pada tanggal 30 Juni 2020, pemerintah Cina mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Lewat UU ini, aksi demonstrasi yang disertai dengan kekerasan bakal langsung ditetapkan sebagai pelanggaran hukum berat & bisa dipenjara seumur hidup.
Namun poin tersebut bukanlah satu-satunya sumber kontroversi dalam UU baru ini. UU yang sama juga melarang penyampaian opini yang mendukung kemerdekaan Hong Kong & pembatasan campur tangan pemerintah pusat Cina di Hong Kong. Bukan hanya itu, jika ada poin dalam peraturan Hong Kong yang bertabrakan dengan peraturan Cina, maka yang dijadikan prioritas adalah peraturan Cina.
Polisi Hong Kong saat melumpuhkan demonstran. (wric.com)
Pasca diumumkannya UU ini, aksi protes di Hong Kong memang masih berlangsung. Namun kali ini aparat Hong Kong bertindak jauh lebih agresif. Aksi penangkapan besar-besaran dilakukan kepada para tokoh & koordinator aksi protes. Dampaknya, meskipun gelombang aksi protes masih terus berlangsung hingga tahun 2021, intensitasnya secara berangsur-angsur kian menurun.
Di luar Hong Kong, keluarnya UU ini juga mengundang gelombang penolakan dari negara-negara Barat. Pemerintah AS, Australia, Inggris, Kanada, & Selandia Baru beramai-ramai membekukan perjanjian ekstradisinya dengan Hong Kong. Pemerintah Inggris & Australia juga menawarkan kesediaannya untuk menampung warga Hong Kong yang ingin berganti kewarganegaraan.
Tindakan negara-negara tadi jelas tidak disukai oleh pemerintah Cina. Maka, pemerintah Cina pun membalasnya dengan cara ganti membekukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tadi. Bak api kecil yang menimbulkan kebakaran hutan, tidak ada yang menyangka kalau tragedi berdarah antara 2 sejoli kelak bakal memicu krisis politik berskala internasional.
https://www.re-tawon.com/2021/10/pem...ng-memicu.html
