Sejarah Kudeta Militer Myanmar

 

Yangon, Pemandangan Pagoda Shwedagon Myanmar. FOTO/iStockphoto
Oleh: Sekar Kinasih - 8 Februari 2021
Dibaca Normal 5 menit
Militer Myanmar gemar kudeta. Tak rela pemerintahan sepenuhnya dipegang sipil.
tirto.id - Riwayat Myanmar selama enam dasawarsa terakhir tidak bisa dipisahkan dari cengkeraman kediktatoran militer. Meskipun dibombardir dengan krisis ekonomi, gejolak protes massa, hingga berbagai tekanan internasional, Tatmadaw, alias militer Myanmar, senantiasa menemukan jalan untuk memperkokoh hegemoninya, sampai hari ini.

Dini hari pertama pada Februari, Tatmadaw melakukan kudeta dan menangkapi para pejabat pemerintahan sah, yakni Presiden Myanmar Win Myint, kepala negara de facto sekaligus pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, dan sejumlah jajaran tinggi Partai NLD.

Beberapa jam kemudian, stasiun televisi milik angkatan militer, Myawaddy TV, merilis pernyataan bahwa Myanmar berada dalam situasi darurat sampai setahun ke depan, dengan kekuasaan sepenuhnya pada Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing. Para pelaku kudeta berdalih bahwa pemerintah gagal menindaklanjuti klaim Tatmadaw tentang kecurangan dalam pemilu 2020.

Baca juga: Penyebab Kudeta Myanmar & Kondisi Terkini: Militer Blokir Facebook

Menurut hasil pemilu November 2020, Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan 396 dari 476 kursi parlemen, sedangkan oposisi sokongan militer, Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), hanya kebagian 33 kursi. Pada waktu yang sama, selama ini pihak militer tetap memiliki kontrol atas jalannya pemerintahan berkat Konstitusi 2008, aturan kontroversial yang menghadiahi Tatmadaw 25% kursi parlemen serta posisi penting di bidang keamanan nasional, meliputi kementerian-kementerian urusan dalam negeri, perbatasan, dan pertahanan.

Artinya, walaupun perwakilan NLD mendominasi kursi parlemen, kubu militer masih memegang kendali pemerintahan. Terlepas dari itu, mereka tetap bersikeras menolak hasil pemilu. Dilansir dari The Irrawaddy pada Januari silam, jubir USDP Dr. Nandar Hla Myint percaya bahwa sudah terjadi “kecurangan pemilu massal” yang bakal menimbulkan kerusakan dan kekacauan politik apabila tak segera ditangani. Jenderal Min Aung Hlaing juga mengklaim “praktik-praktik tidak adil dan tidak jujur” dari hasil evaluasi pemilu. Pihak militer menyatakan ada ketidakberesan pada daftar empat juta pemilih suara yang mengarah pada kecurangan di 179 daerah. Namun, tuduhan itu disanggah komisi pemilu, yang menyebutnya “berlebihan” dan “absurd”.

Belum juga parlemen yang baru kesampaian membuka sidang pertamanya, pecahlah kudeta. Pupus sudah harapan kubu NLD untuk meneruskan perjuangannya di parlemen yang dimulai sejak lima tahun silam. Kemenangan NLD pada pemilu 2015 memang jadi titik historis yang membuka jalan demokratisasi Myanmar. Sebelum perwakilan NLD mengisi parlemen dan orang-orang dekat Aung San Suu Kyi menduduki jabatan top, Myanmar sempat dinakhkodai pemerintahan sipil sokongan militer, USDP (2011-2016), setelah puluhan tahun sebelumnya berada di bawah kuasa Tatmadaw.



Di sisi lain, harapan demokratisasi Myanmar di bawah naungan NLD nampak layu sejak awal. Dalam “Burma: Suu Kyi’s Missteps” (2018) di Journal of Democracy, Zoltan Barany mengkritisi dua tahun pasca-kemenangan NLD pada 2015. Menurutnya, reformasi ekonomi berjalan lambat dan standar-standar demokrasi merosot, terutama terkait sikap dan perilaku elite politik terhadap minoritas Muslim Rohingya. Dari sekian hambatan politis, Barany menyorot dominasi pejabat militer dalam politik. Kembali ke Konstitusi 2008, militer punya semacam hak veto untuk tiap amandemen yang diajukan. Setiap perubahan undang-undang membutuhkan dukungan sedikitnya dari 75 % anggota dewan plus satu suara. Di sisi lain, militer mendapat jatah seperempat kursi dewan, sehingga mereka bisa leluasa menentukan hasil akhir tiap putusan parlemen. Singkatnya, menurut Barany, tidak ada transfer kekuasaan politik signifikan dari pihak militer kepada warga sipil yang terpilih melalui pemilu, sampai Tatmadaw memang betul-betul menghendakinya.

Sejarah Kudeta Myanmar
Kudeta Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi merupakan kali kedua militer keberhasilam militer melengserkan pemerintahan sipil dalam sejarah politik modern Myanmar—dulu bernama Burma. Peristiwa serupa terjadi pada 1962, ketika Jenderal Ne Win merebut mandat pemerintahan dari Perdana Menteri U Nu yang berkuasa sejak 1948, tak lama setelah Burma merdeka dari Inggris.

Beberapa bulan sebelum Burma merdeka, elite politiknya sudah berguguran. Pada Juli 1947, PM Aung San bersama jajaran kabinetnya, ditembak mati oleh sekelompok pemuda bersenjata. Ayah dari Aung San Suu Kyi yang dipandang sebagai Bapak Bangsa ini mulai ikut berpolitik sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Rangoon. Setelah dikeluarkan dari kampus pada 1936 karena menentang Inggris, Aung San terus memperjuangkan kemerdekaan Burma melalui kerjasama pelatihan militer dengan Jepang, lantas mendirikan grup paramiliter People’s Volunteer Organisation (PVO). Selain itu, Aung San ikut membangun gerakan nasionalis Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL)—koalisi militer, para komunis dan sosialis—partai yang kelak membukakan jalan Aung San sebagai Perdana Menteri Burma di bawah kolonialisme Inggris.

Setelah kematian Aung San, U Nu diangkat sebagai PM untuk memimpin Burma yang baru merdeka dari Inggris. Sahabat Aung San sejak zaman kuliah ini disokong oleh kabinet yang mayoritas adalah anggota AFPFL. Masa kepemimpinan U Nu disambut serangkaian pemberontakan. Merujuk pada “Independent Burma: Years of Lost Opportunity” yang terbit dalam The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs (1965), tantangan awal administrasi U Nu berasal dari partai komunis “Bendera Merah” pimpinan Thakin Soe, serta kaum Mujahidin di wilayah Arakan. Masih ada juga pembelotan dari People's Volunteer Organization (PVO) dan partai komunis “Bendera Putih” pimpinan Thakin Than Tun yang menganggap pemerintahan AFPFL sekadar alat imperialis Inggris.

Melansir pendapat Louis Walinsky dalam “The Rise and Fall of U Nu” (1965), salah satu kelemahan terbesar U Nu adalah kurangnya pengalaman praktis dan kemampuan administratifnya di tingkat eksekutif. U Nu juga dinilai tidak bisa memahami pentingnya pendelegasian tanggung jawab dan otoritas. Ia juga dinilai gagal memahami skala prioritas dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diinisiasinya sendiri. Pada 1958, terjadi perpecahan dalam tubuh AFPFL. Karena U Nu ingin fokus membereskan internal partai, angkatan militer ditunjuk sebagai “pemerintah sementara” di bawah Jenderal Ne Win.

Menurut amatan Lee Bigelow dalam “The 1960 Election in Burma” (1960), di bawah kontrol sementara militer, Burma relatif stabil dan aman. Gerakan-gerakan pemberontakan dapat diredam, dan serangkaian reformasi dan aturan baru dinilai turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, meskipun sejumlah pihak mengaku kesal akibat ditegur oleh para serdadu hanya karena urusan-urusan sepele, seperti larangan beli pinang di jalan atau pembatasan jumlah ayam yang boleh dibeli di pasar.

Pada 1960 U Nu kembali ke pemerintahan bersama Union Party. Namun, ia hanya bertahan dua tahun sampai Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan. Carut-marut pertikaian politik, macetnya kebijakan pemerintah, berbagai bentuk pemberontakan serta ekonomi yang merosot menjadi alasan utama di balik kudeta, sebagaimana disampaikan oleh Konsam Devi dalam studi berjudul “Myanmar under the Military Rule 1962-1988” (2014, PDF). Devi membagi rezim Jenderal Ne Win dalam dua periode, yakni era pemerintahan langsung oleh militer (1962-74) dan fase Kediktatoran Konstitusional (1974-88).





Sejak Maret 1962, Burma resmi dalam kendali rezim militer Jenderal Ne Win dan Dewan Revolusi, yang ingin membangun negara sosialis satu partai di bawah Burma Socialist Program Party (BSPP). Satu bulan pascakudeta, siaran radio diisi dengan pemberitaan ideologi bertajuk “Burmese Way to Socialism”—sebuah filsafat abstrak yang berusaha memadukan ajaran Buddha, pandangan nasionalis dan Marxis. Salah satunya berisi mandat nasionalisasi raksasa-raksasa industri dalam negeri. Bisnis-bisnis milik pedagang Cina dan India diambil negara untuk diserahkan pada orang Burma. Selain itu, Burma semakin mengisolasi diri dari dunia: membatasi visa pendatang selama 24 jam, mengusir misionaris, akademisi asing dan berbagai yayasan internasional. Devi mencatat dampak terburuk rezim adalah pada sektor ekonomi. Pasar gelap mulai bermunculan, sampai-sampai mendorong praktik korupsi di jajaran militer dan menipisnya produksi beras.

Masih dilansir dari studi Devi, memasuki periode Kediktatoran Konstitusional 1974, Jenderal Ne Win memperkenalkan konstitusi baru dan mengizinkan pemilu. Kekuasaan tak lagi di tangan militer, melainkan berada pada pemerintahan terpilih. Lucunya, transfer kekuasaan hanya sebatas istilah, karena dialihkan dari Jenderal Ne Win kepada U Ne Win alias dirinya sendiri. Pemerintahan Burma terus terpusat di bawah partai sokongan militer, BSPP.

Selama satu dekade lebih, aksi massa menjamur di berbagai tempat karena memuncaknya kekecewaan rakyat terhadap krisis pangan, maraknya korupsi di kalangan pejabat, kemerosotan ekonomi, sampai turunnya kualitas pendidikan. Puncaknya terjadi setelah pemerintah melakukan demonetisasi (penghapusan mata uang yang sah) pada 1987. Namun, kebijakan tersebut tak sanggup mengembalikan kestabilan sosial dan ekonomi, yang berujung pada berbagai aksi demo oleh mahasiswa, khalayak umum, sampai para biksu Buddha.

Baca juga: Kongsi Dagang Keluarga Soeharto dan Junta Militer Myanmar

Merunut kronologi kejadian sepanjang 1988, Jenderal Ne Win pensiun dari pucuk kepemimpinan partai pada Juli, digantikan oleh Jenderal Sein Lwin. Namun, Sein Lwin dipandang sebagai tokoh yang selama ini brutal terhadap gerakan pro-demokrasi. Akibatnya, protes terus berlangsung dan mengarah pada seruan demo besar 8 Agustus 1988 yang dikenal sebagai “8888 Uprising”. Tak lama kemudian, Sein Lwin pun mundur dari jabatan presiden, digantikan oleh seorang tokoh sipil yang dekat dengan militer, Dr. Maung Maung. Namun, posisi Dr. Maung tidak bertahan lama, karena sebulan setelahnya terjadi kudeta internal militer. Tepatnya pada 18 September, Jenderal Saw Maung mengambil alih kekuasaan. Partai bentukan Jenderal Ne Win, BSPP, tak lagi aktif. Badan pemerintahan baru didirikan oleh Jenderal Saw Maung, yakni State Law and Order Restoration Committee (SLORC).

Pada waktu yang sama, aksi demo sepanjang 1988 direspons dengan peluru para serdadu. Majalah Time melaporkan, diperkirakan 3.000 sampai 10.000 ribu nyawa melayang, meskipun pihak berwenang hanya mengklaim 350 orang meninggal.

Semenjak SLORC berkuasa, Burma berganti nama menjadi Myanmar. SLORC juga mengizinkan pelaksanaan pemilu multi-partai pada 1990, yang sukses dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun, rezim SLORC menolak kemenangan NLD dan tetap membiarkan figur-figur penting NLD, termasuk Aung San Suu Kyi, menjadi tahanan rumah.

Berbagai sanksi internasional pernah dijatuhkan kepada Myanmar. Pada 1996, Uni Eropa memutuskan untuk melarang penjualan senjata kepada Myanmar. Amerika Serikat juga sudah menjatuhkan sanksi sejak 1988, melarang penanaman investasi baru oleh warga negaranya di Myanmar pada 1997, kemudian sempat menutup celah impor produk dari Myanmar pada 2003.

Pada 1997, badan pemerintahan SLORC bubar, digantikan oleh State Peace and Development Council (SPDC) yang bertahan sampai 2011. Tokoh-tokoh militer lantas mengalihkan dukungan politiknya pada United Solidarity and Development Party (USDP), partai berkuasa antara 2011-16. Namun, USDP harus menelan pil pahit dengan rendahnya perolehan suara mereka pada pemilu 2015 dan 2020. Sejak 2016, meskipun lingkupnya terbatas, Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi mulai mendapatkan arena berpolitik, sampai akhirnya hari ini Myanmar jatuh ke tangan para jenderal lagi.

https://tirto.id/sejarah-membuktikan...al-kudeta-f91X

Hingga Saat Ini, 190 Lebih Dokter di Bali Terpapar Covid-19

ILUSTRASI (ISTIMEWA)





DENPASAR, BALI EXPRESS - Sejak pertama ditemukan pada Maret 2020 lalu, tercatat 190 lebih dokter di Bali telah terinfeksi Covid-19. Angka tersebut berdasarkan data kasar per minggu lalu. Dari 190an dokter yang terpapar virus tersebut, ada sekitar enam dokter di antaranya meninggal dunia. Dengan rincian, lima dokter meninggal di Denpasar dan satu dokter meninggal di Singaraja.


Demikian yang disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bali, dr. Gede Putra Suteja. “Yang meninggal ini rata-rata sudah lansia di atas 60 tahun. Mereka disertai penyakit bawaan,” sebutnya saat dihubungi, Minggu (14/2).


Sebelumnya berdasarkan kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes), setelah pemberian vaksinasi Covid-19 kepada para tenaga kesehatan (nakes), terjadi penurunan kasus nakes tertular Covid-19 di sejumlah provinsi. Yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Karena dengan divaksinnya nakes, khususnya dokter yang tertular Covid-19 ini menurun. Secara nasional datanya menurun. Kami berharap penurunannya berlanjut sehingga tidak ada lagi dokter yang terjangkit,” kata Suteja.


Sementara itu, selain dokter terjangkit Covid-19, banyak kendala yang dialami para dokter selama penanganan Covid-19 ini. Mulai dari kendala kurangnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Dan tempat isolasi yang minim sehingga selalu penuh. “Seiring berjalannya waktu sudah bisa terpenuhi dengan kolaborasi semua pihak dan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten,” jelasnya.

Kendala lainnya, banyak peningkatan kasus. Sehingga nakes menjadi kewalahan. Oleh pihaknya dan pemerintah, semua regulasi diberdayakan untuk dapat mengantisipasi. “Misalnya tidak semua harus ditangani oleh dokter spesialis paru. Tapi bisa didelegasikan ke dokter spesialis penyakit dalam dan terakhir bisa dikerjakan oleh dokter umum yang terlatih. Selain itu juga kami sempat terkendala pada obat, seperti donor plasma konvalesennya. Tapi sekarang sedikit demi sedikit sudah terpenuhi,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam situasi berperang melawan Covid-19, apapun kendalanya harus dihadapi. Di tengah kepanikan-kepanikan, pihaknya mengakui, sudah pasti tidak mungkin bisa menyiapkan semua itu secara langsung. “Sekarang masalah vaksin sudah ada, dan bersyukur kami menjadi prioritas utama. Artinya dengan seiringnya waktu kami tidak boleh mengeluh. Kami harus tetap bekerja. Prinsipnya bagaimana kami melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan melindungi negara dari Covid-19 ini,” tuturnya.

Sementara itu, disinggung terkait asumsi bahwa setelah divaksinasi bisa bebas tidak mengenakan masker, pihaknya menolak tegas hal tersebut. Hal ini mengingat vaksinasi baru saja dimulai dan yang telah tervaksin belum sampai 70 persen penduduk. “Kita tetap harus pakai masker karena belum semua yang tervaksin. Kapan tercapai 70 persen tervaksin semua penduduk, baru kita bisa sedikit lebih santai. Sekarang baru nol koma sekian persen yang tervaksin. Tidak mungkin kita bisa leha-leha dan kasus juga sedang meningkat,” tegasnya.

Artinya, selama vaksin cakupannya masih di bawah 70 persen dari keseluruhan penduduk, masyarakat masih belum bisa bebas. Selain itu, protokol kesehatan juga tetap diterapkan untuk menyokong. Dia mengatakan saat ini Covid-19 masih menjadi pandemic. Jika 70 persen itu sudah tercapai, maka pandemi bisa menjadi endemic, baru pada saat itu masyarakat bisa sedikit bernapas lega. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar semua masyarakat bersedia divaksin. “Nah ini vaksinasi baru dimulai. Kapan vaksinasi selesai kita juga belum tahu. Mudah-mudahan semua masyarakat mau divaksin. Vaksin adalah salah satu pencegahan yang paling ampuh tapi bukan satu-satunya. Kita tetap terapkan 5M dan 3T. Karena kalau belum tercapai health imunity, kita masih tetap berperang bersama melawan Covid-19,” tandasnya. (ika)

(bx/aim/yes/JPR)

https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/02/14/241437/hingga-saat-ini-190-lebih-dokter-di-bali-terpapar-covid-19

Ibu dan Anak Meninggal Beruntun Karena Covid-19 di Jembrana

COVID-19 : Pemakaman jenazah pasien Covid-19 berinisial J,59, di sebelah makam anaknya MH,31, yang juga meninggal karena Covid-19 akhir Januari lalu. (Gede Riantory Warmadewa/Bali Express)







NEGARA, BALI EXPRESS - Penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Jembrana masih terus terjadi. Hingga Minggu (14/2) secara akumulatif jumlah kasus Covid-19 di Jembrana tercatat sebanyak 1.771, sembuh 1.606, masih dalam perawatan 105. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia tercatat 60 orang.


Humas RSU Negara Ketut Marini seizin Plt Direktur RSU Negara mengatakan, dari data yang meninggal itu, dua orang diantaranya adalah ibu dan anak. Yakni pasien berinisial J,59, dan MH,31, yang beralamat di Jalan Ngurah Rai 42A, Kelurahan Loloan Timur. "Korban meninggal merupakan ibu dan anak. Anaknya yang meninggal lebih dulu akhir Januari lalu," ujarnya.

Dikatakan Marini, pasien MH,31, merupakan rujukan dari salah satu RS Swasta dengan diagnosa dyspnea (sesak napas). Pasien pada Minggu (31/1) tiba di IGD RSU Negara sekitar pukul 14.00 Wita dalam kondisi tidak sadar dan henti napas di atas mobil ambulans saat perjalanan dari RS Swasta menuju RSU Negara.


"Pukul 14.30 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia. Dan pihak keluarga meminta untuk dilakukan swab postmortem. Sambl menunggu hasil swab, saat itu jenazah ditiipkan di kamar jenazah RSU Negara," terangnya.

Keesokan harinya, Senin (1/2) lanjut Marini, jenazah MH, 31, dikuburkan dengan prosedur penanganan jenazah Covid-19 di Kuburan Cina di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara. "Dikubur hari Senin (1/2). Hasil swab keluar Selasa (2/2) yang menyatakan Positif SARS-Cov2," imbuhnya.

Berselang lima hari berikutnya, yakni Jumat (5/2) giliran J,59, yang tak lain adalah ibunda dari MH,31, tercatat masuk IGD RSU Negara dengan diagnosa Covid-19 berat, pneumonia dan gagal napas. "Pasien masuk IGD sekitar pukul 19.00 Wita. Hasil rapid tes antigennya positif, selanjutnya menjalani perawatan intensif di ruang isolasi," paparnya.

Selama menjalani perawatan, J,59, pada Selasa (9/2) sempat menjalani Rontgen Thorax dengan hasil Kardiomegali (pembengkakan jantung) Bronkopneumonia (radang paru-paru). Namun, pada Kamis (11/2) pukul 19.45 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia. "Kamis malam meninggal dunia. Hasil swabnya positif Covid-19," ujarnya.

Pemakaman jenazah J,59, Jumat (12/2) dilakukan sesuai penanganan Covid-19. Jenazah J,59, dimakamkan bersebelahan dengan kuburan MH (anaknya) yang dimakamkan Senin (1/2) lalu.

Dari penelusuran Bali Express (Jawa Pos Group), J,59, dan MH,31, diketahui merupakan pemilik salah satu toko perlengkapan listrik dan elektronik di Kota Negara. Kepergian mereka untuk selama-lamanya karena Covid-19 membuat kaget beberapa warga yang ditemui saat hendak membeli perlengkapan listrik, Minggu (14/2).

Warga yang sebagian besar merupakan pelanggan alat listrik dan elektronik itu kaget mendapati toko sering tutup. "Kaget saya pak. Saya pikir tutup karena Imlek, ternyata pemilik tokonya meninggal," ujar Adi Astawa,31, warga yang hendak berbelanja ke toko Lautan Mas.

Beberapa warga lainnya menuturkan jika sekitar bulan April 2020 lalu, pemilik toko yang laki-laki (suami dari J) juga meninggal dunia karena kanker.

"Sungguh kasihan, belum ada setahun Koko Ming (suami J) meninggal di Jawa karena sakit. Seingat saya bulan April tahun lalu, infonya sih kanker, " ujar warga yang enggan namanya disebutkan.

Pasca toko Lautan Mas sering tutup karena pemiliknya meninggal dunia, warga yang menjadi langganan tetap toko itu mengaku mulai kesulitan mendapatkan produk perlengkapan listrik dan elektronik di Jembrana.

Pasalnya, dari sejak dibuka, toko itu selalu ramai pembeli karena mampu menyediakan peralatan listrik dan spare part elektronik dengan harga bersaing dan lengkap.

Tidak hanya konsumen yang mengalami kesulitan, petugas atau juru parkir yang biasa mangkal di depan toko Lautan Mas mengaku omsetnya mengalami penurunan. Penurunan omset parkir diakui terjadi sejak Koko Ming meninggal di tahun 2020 lalu karena toko sering tutup.

Di sisi lain, dengan masih tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Jembrana hingga saat ini, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jembrana, dr I Gusti Agung Putu Arisantha menghimbau kepada warga, khususnya di Kabupaten Jembrana untuk lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, menghindari kerumunan serta menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan.

(bx/tor/rin/JPR)

https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/02/14/241448/ibu-dan-anak-meninggal-beruntun-karena-covid-19-di-jembrana

Cek BLT UMKM Rp 2,4 juta untuk Februari 2021?

 Klik eform.bri.co.id/bpum

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang kadang disebut BLT UMKM Rp 2,4 juta. Bantuan diberikan pada pelaku UMKM untuk menjaga produktivitasnya selama pandemi COVID-19.

"Bagi pelaku usaha mikro, bukan atau nasabah BRI, kini bisa memanfaatkan BPUM. Batas waktu pencairan BPUM hingga 18 Februari 2021," tulis BRI melalui akun Instagramnya bankbri_id dilihat detikcom pada Kamis (11/2/2021).

Bagi pelaku UMKM yang mendaftarkan diri untuk mendapat BLT UMKM Rp 2,4 juta sebaiknya segera cek https://eform.bri.co.id/bpum. Pelaku UMKM bisa mengetahui telah mendapat bantuan tersebut atau tidak.

BLT UMKM Rp 2,4 juta merupakan program bantuan presiden yang dilanjutkan pada 2021. Dikutip dari laman Instagram kemenkopukm milik Kementerian Koperasi dan UKM, BPUM terbukti membantu usaha tetap survive selama pandemi.

"Dari hasil survei Bank BRI bersama BRI Research Institute, program BPUM terbukti telah membantu UMKM bertahan dan bangkit. BPUM juga membuat UMKM yang tutup sementara jadi beroperasi kembali," tulis kemenkopumkm.

Cara cek BLT UMKM Rp 2,4 juta:

1. Klik https://eform.bri.co.id/bpum

2. Ketik Nomor KTP dan kode verifikasi

3. Klik Proses Inquiry untuk mengetahui pelaku UMKM memperoleh banpres atau tidak

Bagi pelaku UMKM yang mendapat bantuan BLT UMKM Rp 2,4 juta wajib melakukan verifikasi secepatnya. Selanjutnya banpres tersebut bisa dicairkan dengan menghubungi kantor BRI terdekat.

Program BLT UMKM Rp 2,4 juta diterima 12 juta pelaku usaha mikro di tahun 2020. Bantuan diberikan melalui transfer rekening, sedangkan bagi yang tidak punya rekening akan dibuatkan bank saat verifikasi.

Tahap verifikasi dan pencairan, tentunya hanya bisa dilakukan setelah cek di https://eform.bri.co.id/bpum. Sebelumnya, pelaku usaha mikro menerima SMS yang menyatakan BLT UMKM Rp 2,4 juta telah diterima.

BLT UMKM Rp 2,4 juta adalah dana hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan seperti pinjaman atau kredit. Penerima BPUM tidak perlu mengeluarkan dana selama proses validasi dan pencairan. Selanjutnya, dana BPUM diterima utuh tanpa potongan.

https://inet.detik.com/cyberlife/d-5370014/cek-blt-umkm-rp-24-juta-untuk-februari-2021-klik-eformbricoidbpum?utm_content=detikinet&utm_term=echobox&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=Twitter#Echobox=1613017815

INVESTASI MILIARAN DOLAR, HYUNDAI RELOKASI KANTOR DARI MALAYSIA KE RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai relokasi kantor pusat regional Hyundai Asia Pasifik dari semula di Malaysia menjadi ke Indonesia, menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan industri otomotif di Tanah Air.

Hyundai membawa investasi mencapai US$ 1,5 miliar dan US$ 500 juta untuk pembangunan jaringan dealer dan lainnya, khususnya industri kendaraan bermotor listrik, yang sedang menjadi salah satu unggulan Hyundai.

"Mobil listrik IONIQ yang diproduksi Hyundai, yang kini dijadikan official car oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) maupun model varian lainnya yang akan diluncurkan Hyundai semakin menggeliatkan persaingan produsen kendaraan listrik dunia," ujar Bamsoet yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dalam keterangannya, Selasa (9/2/2021).

"Jika sebelumnya warga dunia hanya mengenal Tesla, kini peta persaingan sudah semakin ketat dengan hadirnya Hyundai. Persaingan sehat seperti ini justru semakin bagus bagi konsumen, karena memiliki banyak pilihan," imbuhnya usai menerima jajaran direksi Hyundai di Jakarta.

Turut hadir antara lain Vice President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarter Lee Kang Hyun, Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha dan Presiden Direktur Hyundai Mobil Indonesia Denny Siregar.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan semakin ketatnya persaingan antar produsen kendaraan listrik dunia juga bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia yang merupakan bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.

Terlebih Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sudah menerima proposal investasi dari Tesla, untuk membangun pabrik Energy Storage System (ESS), serupa dengan 'powerbank' dengan kapasitas ekstra besar mencapai 100 megawatt (MW).

"Kehadiran Hyundai dan kemungkinan juga Tesla di Indonesia harus dijadikan momentum bagi kebangkitan industri kendaraan listrik Indonesia. Selain untuk membuka lapangan pekerjaan, juga untuk proses alih transfer teknologi," jelasnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak beralih ke kendaraan listrik memang tak mudah. Namun, IMI meyakini dengan semakin teredukasinya masyarakat mengenai berbagai keuntungan menggunakan kendaraan bermotor listrik, tingkat pengguna kendaraan listrik akan semakin meningkat.

"IMI akan menjadi pioneer mengajak masyarakat bermigrasi ke kendaraan listrik. Karena selain sebagai kendaraan masa depan yang mampu menjaga lingkungan dari pencemaran polusi udara, masyarakat juga bisa menghemat pengeluaran dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik," terangnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan selain jumlah penduduk yang sangat besar mencapai 270 juta lebih sebagai penarik daya investasi, pertumbuhan kelas menengah Indonesia juga sangat menjanjikan. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 115 juta penduduk Indonesia berpotensi naik status menjadi kelas menengah.

"Besarnya jumlah kelas menengah sebagai motor penggerak perekonomian sekaligus menjadikan peluang bagi peningkatan penjualan kendaraan listrik. Hyundai maupun produsen kendaraan listrik lainnya harus jeli melihat peluang ini. Namun terpenting, rakyat Indonesia jangan semata dilihat sebagai pasar (market), melainkan harus dijadikan mitra yang mendapat manfaat besar dalam proses produksi dan penjualan kendaraan listrik," pungkas Bamsoet.

https://oto.detik.com/mobil/d-5368143/investasi-miliaran-dolar-hyundai-relokasi-kantor-dari-malaysia-ke-ri

PEMBEBASAN PAJAK BARANG MEWAH HANYA UNTUK MOBIL BARU DI BAWAH 1.500 CC

Pemerintah akan membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru. Namun, pembebasan itu tak berlaku untuk seluruh jenis mobil.

"Hanya untuk di bawah 1.500 cc," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada iNews.id, Kamis (11/2/2021).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 tentang Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor Angkutan Orang, mobil dengan kapasitas mesin 1.000-3.000 cc dikenakan PPnBM antara 15-40 persen dari harga jual. Tarif itu dikenakan berbeda berdasarkan emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menerima usulan dari Menperin untuk merevisi PP 73/2019. Revisi itu diharapkan bisa menggairahkan industri otomotif.

Menko Airlangga mengatakan, relaksasi atas PPnBM bisa dilkaukan bertahap. Untuk tahap pertama, PPnBM dibebaskan alias tarif 0 persen sepanjang Maret-Mei, kemudian potongan 50 persen untuk Juni-Agustus dan potongan 25 persen pada September-November. Dia memprediksi skema ini bisa mendongkrak produksi mobil sebanyak 81.752 unit.

"Adanya relaksasi ini, estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun," katanya.

https://www.inews.id/finance/makro/pembebasan-pajak-barang-mewah-hanya-untuk-mobil-baru-di-bawah-1500-cc

Polri: Keluarga Tahu Penyakit Ustadz Maaher, Istrinya Teken Surat Pernyataan

 

Jakarta - Soni Eranata atau Ustadz Maaher meninggal dunia di Rutan Mabes Polri karena sakit. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan pihak keluarga mengetahui penyakit yang diderita ustadz Maaher.

"Dan yang menjadi catatan dari kami adalah penyakit yang diderita oleh saudara Soni Eranata itu diketahui oleh keluarga. Yaitu dengan adanya surat pernyataan dari keluarga bahwa keluarga mengetahui penyakit yang diderita oleh saudara Soni Eranata. Di pernyataan yang ditandatangani oleh istri almarhum," tutur Rusdi sambil menunjukkan surat pernyataan itu, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (10/2/2021).

Rusdi mengatakan meninggalnya Ustadz Maaher disebabkan murni karena penyakit yang diidapnya. Rusdi berharap tidak ada lagi isu liar yang mencuat imbas meninggalnya Ustadz Maaher di Rutan Mabes Polri.


"Sekali lagi bahwa penyakit yang diderita oleh almarhum itu diketahui oleh keluarga dan dapat dijelaskan di sini bahwa meninggalnya almarhum murni disebabkan oleh sakit," imbuh Rusdi. 

Rusdi juga memaparkan, sebelum Ustadz Maaher meninggal, dia sempat menolak tawaran dirawat di RS Polri. Saat itu, lanjut Rusdi, Maaher bersikeras ingin berada di Rutan Mabes Polri.

"Kemudian sekitar tanggal 6 Februari 2021, dokter sudah menyarankan kepada tersangka atas nama Soni Eranata untuk dilakukan perawatan kembali di RS Polri. Tetapi yang bersangkutan senantiasa menolak dan ingin tetap berada di rumah tahanan Bareskrim dan tentunya mendapat perawatan dari dokter kepolisian," ujarnya.

"Kemudian pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 WIB tersangka atas nama Soni Eranata meninggal dunia," sambungnya.
Terlepas hal itu, Rusdi meminta semua pihak untuk mendoakan almarhum Ustadz Maaher

"Tentunya yang terpenting bagi kita semua, untuk mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Dan tentunya dengan kejelasan ini menghilangkan kesimpangsiuran penyebab dari pada meninggalnya saudara Soni Eranata," ucapnya.

Sebelumnya, pihak keluarga menegaskan selama ditahan Ustadz Maaher diperlakukan dengan baik. Jamal, kakak ipar almarhum Ustadz Maaher mengatakan Ustadz Maaher sebelumnya menderita penyakit TB usus, jauh sebelum tersandung kasus ujaran kebencian.

"Aman kok, almarhum nggak disiksa. Sejauh ini penyidik perlakuannya baik," ujar Jamal, di Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Quran, Cipondoh, Tangerang, Banten, Selasa (9/2).

Ustadz Maaher, menurut dia, tengah menjalani perawatan sebelum ditahan. Jamal menuturkan, banyak pihak yang menanyakan ihwal kebenaran Ustadz Maaher mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia. Dia pun menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoax.

"Jadi minta tolong teman-teman media bantu nge-counter hoax-hoax itu lah," ucapnya.

"Iya ngebantah, nggak bener itu semua," kata dia memastikan.